You are here
Prabowo Harus Siapkan Kabinet, PKS Kasih Syarat untuk Gatot Nasional 

Prabowo Harus Siapkan Kabinet, PKS Kasih Syarat untuk Gatot

topmetro.news – Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera berpendapat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus menyiapkan strategi jitu jika ingin menandingi elektabilitas Jokowi (Joko Widodo). Bahkan dikatakan sudah bisa menentukan kabinet.

“Tentu kalau terjadi rematch antara Prabowo dan Jokowi maka Pak Prabowo harus betul-betul memilki strategi yang jitu. Kalau tidak, posisi Jokowi kuat,” ujar Mardani di Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Ia menilai Jokowi saat ini memiliki lebih banyak kelebihan yang bisa mendongkrak elektabilitasnya dibandingkan dengan Prabowo. “Jokowi yang merupakan incumbent nanti bukan hanya janji yang bisa dijual, tapi dia sudah ada kerjanya,” tutur Mardani.

Selain itu, kekuatan Jokowi juga didapatkan dari sejumlah survei yang memosisikan elektabilitasnya di atas Prabowo Subianto sehingga data tersebut juga bisa memengaruhi suara masyarakat.

Bentuk Kabinet

“Tapi saat ini yang paling penting memang figur. Pak Prabowo mungkin pilih figur cawapresnya yang baru, yang bisa betul-betul melawan elektabilitas Jokowi,” kata Mardani.

Bahkan, Mardani mengusulkan kepada Prabowo Subianto agar dalam waktu dekat tidak hanya menunjuk calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2019, melainkan juga menentukan jajaran kabinet yang akan membantunya jika terpilih sebagai presiden.

“Karena biar nanti orang tidak membeli ‘kucing di dalam karung’,” terang dia.

Syarat PKS untuk Gatot

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan bahwa mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak bisa serta merta diusung oleh PKS untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nama Gatot, kata Sohibul, tidak bisa otomatis menambah daftar capres dan cawapres yang direkomendasikan PKS.

“Itu lewat Majelis Syuro dulu enggak bisa tiba-tiba tambah menjadi 10 dengan Pak Gatot, enggak bisa,” ujar Sohibul di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta, Jumat (20/4/2018) malam.

Menurut dia, Gatot memang mempunyai keinginan maju melalui PKS. Namun, sayang, kata dia, PKS sudah mempunyai sembilan nama calon presiden dan wakil presiden. Walaupun PKS tetap membuka peluang Gatot diusung PKS.

“Terbukalah, terbuka untuk semuanya sebelum KPU menetapkan capres dan cawapres. Itu semuanya terbuka, politik adalah seni segala kemungkinan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, kata Sohibul, Gatot tidak menjadi priotitas PKS. Apalagi, menurut dia, belum terjadi komunikasi antara dirinya dengan Gatot. Dia mengaku bahwa sebulan lalu, Gatot minta bertemu dengannya, tetapi dibatalkan lagi oleh mantan panglima TNI itu karena ada kegiatan lain.

“Bagi saya dalam konteks itu komunikasi dengan kami bukan prioritas. Katanya mau rancang waktu sampai sekarang yang baru disepakati pertemuan antara tim Selendang Putih mereka dengan tim saya. Katanya nanti akan dicarikan waktu bertemu,” pungkas dia.

Akar Rumput PPP

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengakui akar rumput partainya belum sepenuhnya menerima langkah partai berlambang Kabah tersebut mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang.

Sepanjang sejarah, PPP tidak pernah mengusung atau berada di pihak Jokowi mulai dari Pilkada Solo Tahun 2005 dan 2010 hingga Pemilihan Gubernur DKI 2012, dan Pilpres 2014.

“Jadi wajar kalau di akar rumput belum semuanya bisa menerima Pak Jokowi. Bahkan indikatif survei kita itu masih sekitar 40-an persen akar rumput PPP yang belum bisa ‘move on’ dari Pilpres 2014. Ini ya kita sikapi secara wajar saja dan apa adanya,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Untuk itu kata dia, PPP terus-menerus menyosialisasikan kepada kader dengan memperbanyak turun ke daerah dan menjelaskan alasan mendukung Jokowi.

Saat ini, kata dia, masih dalam masa shopping periode sehingga sejumlah partai di luar koalisi Jokowi mendekati partai lain, termasuk apabila ada deklarasi pasangan seperti Gatot Nurmantyo-Muhaimin Iskandar.

Oleh karena itu, katanya, komunikasi dengan partai lain tidak seharusnya berhenti meski semua partai memiliki sudah posisi masing-masing. (TM-RAJA)

194 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment