topmetro.news – Presiden Jokowi mengatakan, perbedaan pilihan bupati, wali kota, gubernur hingga presiden merupakan suatu kewajaran. Namun, keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus senantiasa terjaga.
“Beda pilihan silakan, ini pesta demokrasi. Beda pilihan presiden juga silakan, enggak apa-apa, tapi yang harus diingat kita ini saudara sebangsa setanah air,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta, Senin (14/5/2018).
“Jangan sampai tidak saling sapa, karena beda pilihan antarkampung tak saling sapa. Itu (perbedaan) hal biasa, jangan dikomporin. Rugi besar bangsa ini kalau hal tersebut diteruskan,” ujarnya.
Indonesia Negara Besar
Menurutnya, aparatur desa dapat memberikan pembelajaran kepada setiap masyarakat. Menyampaikan kedewasaaan serta etika berpolitik. “Ini tugas Bapak Ibu saudara semua, karena berada di ujung terdepan,” ucapnya.
Dia mengingatkan segenap pihak untuk menyadari besarnya Indonesia sebagai sebuah negara. Jumlah penduduk kini mencapai kurang lebih 260 juta jiwa yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote.
Suku-suku di Indonesia mencapai 714, 1100 lebih bahasa daerah. “Ini lah anuegerah Allah bagi Indonesia. Berbeda, beragam, majemuk tapi tetap satu dalam bingkai NKRI. Kita memiliki 514 kabupaten/ kota, 34 provinsi dan 74.957 desa,” ungkapnya.
Dicontohkan, negara Singapura hanya mempunyai empat suku, sementara Afganistan tujuh suku. “Bayangkan, di Indonesia ada 714 suku. Ini tugas bapak ibu jelaskan ke rakyat,” ucapnya.
Tjahjo Tetap Pilih Jokowi
Mendagri Tjahjo Kumolo sempat mengajak seluruh peserta Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta, Senin (14/5/2018), meneriakkan yel-yel “Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Selain itu, Tjahjo menyerukan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan langsung dijawab “maju” oleh peserta.
Tjahjo menegaskan, ajakan tersebut tak berarti dirinya mengkampanyekan Jokowi. “’Bapak Jokowi (dijawab) maju’, kan bukan kampanye. Kalau yel-yel ‘Pak Jokowi maju lagi atau lanjut lagi’, itu baru (kampanye). Ini “maju”, kan biar dana desa maju jadi bagus,” tegas Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (14/5/2018).
Dia mengaku telah disindir oleh segelintir elite partai politik (parpol) setelah mengucapkan pernyataan tersebut. Dijelaskan, dirinya tidak meminta peserta memilih Jokowi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. “Saya enggak sebut nama (Jokowi) pilih untuk Pilpres, enggak ada,” jelasnya.
Tegaskan Dukungan
Dia menuturkan, pada acara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Minggu (13/5/2018), dirinya memang menegaskan dukungan kepada Jokowi. “Kalau di PPP, saya sendiri “STMJ”, kan boleh. Saya jabarkan, ‘Saya STMJ atau Saya Tetap Milih Jokowi’, tapi yang penting enggak mengajak,” tuturnya.
Menurutnya, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak dan bebas berekspresi. “Masing-masing orang kan boleh, enggak bisa melarang. Semua orang punya hak, mau pakai kaos STMJ boleh,” ucapnya.
Ditambahan, dirinya tak mempersoalkan jika ada pihak tertentu yang mempolitisir sikapnya tersebut. “Enggak apa-apa ramai, ya biar saja,” tandasnya. (TM-RED)
sumber: beritasatu.com
