topmetro.news – Mendagri Tjahjo Kumolo, menyoroti istilah poros politik yang sempat mencuat ke permukaan publik yakni Poros Beijing dan Poros Mekkah. Menurutnya dua istilah sangat tidak relevan.
“Jangan ada istilah poros-porosan. Sekarang yang ada hanya dua poros kerja dan poros bicara,” kata Tjahjo saat memberikan sambutan usai pelantikan Plt Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jabar, Senin (18/6/2018).
Dijelaskan, kelompok yang hanya bisa bicara masuk dalam poros bicara. Sedangkan, orang-orang yang bekerja itu poros kerja. “Pemerintah daerah poros kerja bersama rakyat untuk mempercepat pembangunan,” jelas Tjahjo Kumolo.
Awak media lantas menanyakan lebih jauh perihal poros kepada Tjahjo. Ia mengajak para elite politik memberikan pendidikan politik yang baik. Menurutnya, masyarakat jangan dihujani berbagai propaganda yang cenderung menjurus fitnah.
“Marilah adu program, adu konsep, adu gagasan, ini adalah Poros Indonesia. Jangan membangun poros A, poros B, poros C, nggak ada, semua sama,” ucapnya.
Ia mengaku bagian dari poros kerja. Sebab, ia merupakan menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Karena saya anak buah Pak Jokowi, ya saya poros kerja. Kerja yang terbaik sesuai aturan hukum yang ada,” tandas Tjahjo Kumolo.
Kritik Asal tak Menjurus Fitnah
Pemerintahan Jokowi JK terbuka terhadap setiap kritik dari masyarakat serta kalangan oposisi. Meski begitu, pemerintah bakal bersikap tegas jika kritikan tersebut menjurus penghinaan, apalagi bersifat fitnah.
“Saya dan jajaran pemerintah, elemen masyarakat, prinsipnya harus terbuka atas kritik yang masuk. Tapi yang harus kita lawan dan kita laporkan pada pihak berwajib kalau ada anggota masyarakat yang menghina atau menyebar berita fitnah,” kata Tjahjo Kumolo.
Menurutnya, tak ada manusia yang menerima jika difitnah. “Ini menyangkut harga diri. Siapa pun tidak terima jika dihina dan disebar kabar fitnah,” imbuhnya.
Ia berharap kritik yang dilayangkan sepatutnya disertai dengan solusi. Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah dapat terbantu untuk mengatasi permasalahan yang diangkat. Ia juga menyesalkan maraknya penghinaan menjurus fitnah begitu di media sosial (medsos).
“Kalau mau kritik, silakan. Apalagi kritik dengan disertai solusi,” ujarnya.
Ia berharap setiap komponen bangsa tidak membangun rasa kecurigaan. Sebab, hal tersebut dinilai berpotensi mengganggu pengambilan keputusan pembangunan.
Tudingan Kader Partai Demokrat
Untuk diketahui, sejumlah politikus Partai Demokrat menuding pemerintah antikritik. Telinga Pemerintahan Jokowi JK disebut ‘tipis’ atau mudah tersinggung jika dibandingkan Rezim Susilo Bambang Yudhoyono.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah tudingan tersebut. Menurut Ali, kritik sangat penting sebagai evaluasi program. Asalkan, setiap kritikan itu mengacu pada data dan fakta sesungguhnya.
Diungkapkan, Presiden Jokowi kerap menyampaikan, bahwa kritik itu memang terasa pahit, tetapi memberi manfaat untuk evaluasi diri. “Pemerintah menyadari betul, presiden menyadari betul kritik penting. Namun, harus mengedepankan data dan fakta,” ungkapnya.
Mengenai tuduhan pemerintah meminta Twitter membekukan akun @LawanPolitikJKW milik Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum PD, Ferdinand Hutahaen, dia meminta pihak terkait tidak sembarangan menuding. Menurutnya, pemerintah tidak pernah mencampuri akun-akun medsos. (TM-RED)
sumber: beritasatu.com
