topmetro.news – Gerakan ganti presiden dinilai sudah disorientasi. Bahkan disinyalir sudah ada yang ‘menunggangi’ dan mengganti arah menjadi gerakan ganti sistem pemerintahan.
Hal ini disampaikan anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Zuhairi Misrawi, dalam diskusi publik ‘Polemik Tagar’, Rabu (12/9/2018) di Jakarta.
Selain kemungkinan ditunggangi dan disorientasi, menurut dia, gerakan ganti presiden juga tidak mendidik. “Tagar ganti presiden tersebut tidak mendidik. Penggunaan kata presiden itu tidak lazim. Karena istilah yang dipakai tidak mendidik dan bisa menimbulkan salah tafsir,” kata
Soal disorientasi, menurut pengamatan Zuhairi Misrawai, tampak dari pergerakan di lapangan. Dikatakannya, ada pihak lain yang menunggangi gerakan tersebut, dari upaya mengganti presiden menjadi upaya mengganti sistem negara.
“Kami amati adanya disorientasi. Adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan ini. Dari ganti presiden, menjadi ganti sistem. Kami khawatirkan menjadi bola liar menjadi seperti gerakan di Suriah. Ada pihak yang ingin menjadikan pertarungan yang terlalu jauh, dari ganti presiden menjadi ganti sistem,” ujar Zuhairi.
BACA JUGA: Dituding ‘Dua Kaki’, Demokrat Fokus Menangkan Prabowo
Gerakan Ganti Presiden Picu Konflik
Dan karena gerakan ganti presiden juga ada di tengah masyarakat, maka Misrawi mengkhawatirkan terjadi konflik horizontal. “Ajakannya bukan mengadu argumen dan gagasan. Hanya gerakan emosional dan mengarah pada fragmentasi di tengah masyarakat. Masyarakat bisa masuk dalam jebakan konflik dan menjadi bola liar dan menimbulkan perpecahan sosial di masyarakat,” sebut dia.
Itulah sebabnya, kata Misrawi, segala gerakan di masyarakat hendaknya diarahkan sesuai dengan demokrasi yang mendidik. Demikian juga saat menjelang kampanye, kata dia, akan lebih cerdas yang kalau dibahas adalah segala persoalan di tengah masyarakat. Misalnya masalah ekonomi nasional.
Sementara Ketum Organisasi Kesejahteraan Rakyat Poempida Hidayatullah menilai, gerakan ganti presiden terkesan sangat menghakimi. “Ketika kita ingin bicara mendidik konteks demokrasi, kita coba dalam koridor kritik. Mengkritik tidak pernah dilarang. Tapi jangan sampai pada menghakimi,” katanya.
Bahkan kata dia, gerakan ganti presiden sudah melupakan tatanan berdemokrasi. Selain itu juga harus diingat, katanya, bahwa dalam negara demokrasi harus ada dialog.
“Harus cerdas dalam menggali sebuah permasalahan, bukan menghakimi. Jika tidak, maka justru hanya akan berujung konflik yang berkepanjangan. Kita ingin mendapatkan kualitas pemerintahan yang baik, tetapi bukan berarti kita harus menghakimi seseorang,” ucapnya.
Dia pun membantah gerakan ganti presiden sebagai gerakan sosial. Menurutnya, itu adalah gerakan politik. “Kalau gerakan sosial, siapa yang dibela, membela rakyat kecil kah? Atau membela kelompok-kelompok tertentu? Konflik horizontal berpotensi terjadi. Mari kita berdemokrasi yang lebih baik,” ujar Poempida. (TMN)
