topmetro.news – Kalangan DPRD Sumut meminta Kadisdukcapil Medan OK Zulfi segera mundur dari jabatannya, jika tidak mampu mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat Kota Medan tepat waktu. Bukan seperti selama ini bisa sampai enam tahun lamanya, tapi tidak kunjung siap.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut Dapil Kota Medan yang juga Ketua Komisi A HM Nezar Djoely (FP Nasdem) dan Baskami Ginting (Bendahara F-PDI Perjuangan) kepada wartawan, Senin (8/10/2018).
“Jika Kadisdukcapil Medan tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat terkait pengurusan KTP, sebaiknya segera ‘angkat tangan’ alias meletakkan jabatan. Karena masih banyak putra-putri terbaik di Pemko Medan yang mampu menyelesaikan urusan rakyat dengan tepat waktu. Atau tidak sampai bertahun-tahun lamanya,” ujar Nezar dan Baskami.
Kedua anggota dewan ini sangat kecewa melihat kinerja Kadisdukcapil Medan yang terkesan tidak profesional. Sehingga bertahun-tahun rakyat tidak memiliki KTP dan masih banyak penduduk sampai hari ini hanya mengantongi surat keterangan pengganti KTP.
BACA JUGA: Soal KTP, DPRD Medan Panggil Warga Medan Perjuangan
Evaluasi Kadisdukcapil Medan
Nezar pun mencontohkan Disdukcapil Surabaya yang hanya beberapa hari bisa menyelesaikan KTP. Sehingga masyarakat tidak resah dan was-was. Dia pun menambahkan, ketika Komisi A DPRD Sumut berkunjung ke Pemko Surabaya, mengurus KTP di daerah itu paling lama tiga hari sudah siap.
Tapi di Kota Medan, tandas Baskami, untuk mengurus KTP saja enam tahun tidak siap. Kinerja seperti ini akan menjadi cacatan terburuk dalam sejarah, bahwa Disdukcapil Medan termasuk pengurusan KTP terlama di di Indonesia.
Menurut Nezar, jika hanya menyelesaikan KTP saja Kadisdukcapil Medan tidak profesional, bagaimana bisa Kota Medan maju mengimbangi kabupaten/kota lainnya. Seperti Surabaya yang sangat respon terhadap keluhan masyarakatnya, termasuk pengurusan KTP yang begitu cepat.
“Dalam kasus ini kita meminta Walikota Medan segera bertindak tegas dengan mengupdate seluruh kegiatan OPD-nya secara intensif. Guna mengetahui sejauhmana kepekaan para OPD dalam menyikapi kepentingan rakyat. Jika ada OPD yang bekerja setengah hati, sebaiknya segera diganti dengan figur yang lebih profesional,” kata Nezar.
Berkaitan dengan itu, Nezar dan Baskami mengigatkan seluruh OPD jajaran Pemko Medan untuk bekerja lebih sinergis. Mulai dari kepling, lurah, camat dan para kadis (kepala dinas), supaya melihat contoh Pemko Surabaya dalam menyahuti kepentingan rakyatnya. Sehingga segala pengurusan cepat terselesaikan, tidak sampai bertahun-tahun. (TM-ERRIS)
