topmetro.news – Wagub Sumut Musa Rajekshah minta BPPRD Sumut (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah – Provinsi Sumut) untuk terus melakukan berbagai inovasi. Terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan peningkatan perolehan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Musa Rajekshah dalam rapat evaluasi penerimaan PAD dan program kerja tim pembinaan Samsat di Aula Kantor BPPRD Sumut di Helvetia, Medan, Rabu (24/10/2018). “Untuk meningkatkan PAD, BPPRD Sumut dan pihak terkait harus melakukan beberapa upaya dan inovasi terutama meningkatkan pelayanan. Pelayanan ini janganlah duduk saja menunggu bola, kitalah yang datang menjemput bola,” katanya.
Selain itu, kata wagub, inovasi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya kendaraan bermotor. Contohnya, Samsat Corner atau Samsat yang berada di tempat keramaian merupakan inovasi yang bagus. “Ini perlu terus ditingkatkan. Perlu dilihat dimana potensi pendapatan itu dan dimana kita bisa hadir untuk itu,” ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Pembenahan BPPRD Sumut
Sebuah sistem yang memudahkan pelayanan, menurut Ijeck, harus dibangun. Ke depan, semua pelayanan harus bermuara menjadi satu. “Di kantor gubernur itu kita mau bikin satu unit yang menjangkau seluruh Sumatera Utara. Itu harus terkoneksi,” ungkapnya.
Pembenahan dari dalam, menurut Ijeck, juga perlu dilakukan pada instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Di antaranya dengan pemberian reward dan punishment. ”Penilaian pegawai itu penting. Kalau memang yang kerja baik harus diberi reward. Sebaliknya yang tidak baik juga diberi punishment. Supaya yang rajin dan tidak rajin nampak jelas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ijeck juga mengimbau semua pihak terkait agar bekerja secara kompak. Terkait PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BPPRD Sumut harus bekerja bersama kepolisian. “Kita tidak mungkin bekerja sendiri, harus kompak, satu visi misi dan satu tujuan, bagaimana caranya meningkatkan penerimaan. Ke depan kita juga harus berkoordinasi dengan Dirlantas untuk beberapa hal yang diperlukan untuk itu,” tuturnya.
Peningkatan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun Sumut. “Bagaimana kita membangun jika pendapatan asli daerah tidak mencapai target atau kurang? PAD inilah sumber pemasukan kita,” katanya.
Ijeck juga berpesan agar evaluasi tidak hanya sebagai rutinitas belaka. Evaluasi harus benar-benar dilakukan untuk memperbaiki apa yang masih kurang, terutama untuk meningkatkan penerimaan PAD.
Over Target
Sementara itu, Kepala BPPRD Provinsi Sumut Sarmadan mengatakan dalam rangka meningkatkan PAD, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan sambungan server dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk). “Agar nanti bisa terjadi setiap wajib pajak ada satu data atau single data,” ujarnya.
Untuk mempermudah pembayaran pajak, Sarmadan mengatakan dalam waktu dekat akan meluncurkan sistem pembayaran online. “Kita akan launching pembayaran pajak online bekerjasama dengan PT Bank BNI dan selanjutnya akan kita tindaklanjuti dengan bank-bank lain. Kita juga akan membuat syarat pembayarannya jadi lebih mudah,” ungkapnya.
Sarmadan mengungkapka, realisasi penerimaan PAD dari sektor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk triwulan III sudah over target. “Padahal Insya Allah kami memperkirakanan BBNKB realisasinya bisa mencapai 110 %, kemudian PKB di atas 100 % ini untuk anggaran tahun 2018,” katanya.
Sampai dengan 30 September 2018, penerimaan PKB ditargetkan Rp1.750.758.714.765 dengan realisasi Rp1.407.957.663.185 atau 80 %. Sementara itu, penerimaan BBNKB ditargetkan Rp1.185.526.937.732 dan realisasinya Rp1.085.800.340.116 atau 91,59 %. “Kedua ini merupakan primadona penerimaan pajak bagi pemerintah kita,” ujarnya.
Turut hadir Asisten Umum dan Aset Setdaprovsu Zonny Waldi, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumut Heri Ompusunggu, dan para kepala UPT Samsat kabupaten/kota. (TM-ERRIS)
