topmetro.news – Calon Presiden Prabowo Subianto menuduh, bahwa Pemerintah RI telah melanggar UUD 1945 dalam kebijakan ekonomi terbarunya. Hal itu dikatakannya di depan istri-istri purnawirawan TNI-Polri, juga politisi Partai Berkarya Titiek Soeharto, di kediamannya Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Kata Prabowo, Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. “Sekarang nyatanya pelabuhan-pelabuhan dikuasai oleh asing dan bandara militer dikuasai oleh swasta. Itu adalah objek-objek vital kita untuk hajat hidup Rakyat Indonesia dan harus dikuasai oleh negara. Ini di mana kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara? Negara kita telah tergadaikan,” papar Prabowo.
Selain pada pasal 33 ayat 2, Prabowo Subianto juga melihat pelanggaran Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 pada paket kebijakan ekonomi XVI itu. Menurutnya, kebijakan ekonomi itu memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak asing untuk menguasai 28 sektor industri dalam negeri.
Padahal, kata Prabowo Subianto, Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
“Indikator-Indikator saat ini menunjukan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri,” katanya.
Kebijakan Ekonomi Sulitkan Rakyat
Capres nomor urut 02 itu pun mengingatkan, bahwa pasar merupakan sumber kekayaan negara karena merupakan pusat perputaran ekonomi. “Di Eropa saja, produk atau barang yang berasal dari luar Eropa tidak bisa masuk seenaknya untuk dijual bebas di sana. Sebab, negara-negara di Eropa telah memproteksi pasar dan sumber-sumber ekonomi lainnya hanya untuk kalangan masyarakat ekonomi Eropa saja,” urainya.
BACA JUGA: Kemungkinan Darmin Direshufle, Maruarar: UKM Harus Dibela
Dia pun mencontohkan bagaimana Pemerintah AS melindungi rakyatnya dengan mengenakan bea masuk tinggi untuk produk luar. “Dia memberikan kesempatan kepada rakyatnya dan memberikan peluang ekonomi yang besar kepada rakyatnya. Itulah tujuan sebuah negara. Negara harus melindungi rakyatnya. Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luas nya kepada asing,” ujar Prabowo.
Sehingga, kata Prabowo Subianto, paket kebijakan ekonomi itu akan menambah kesulitan masyarakat yang harus bersaing dengan modal asing yang besar. “Jadi artinya rakyat kita, anak-anak kita, emak-emak gak boleh jadi kaya, gak boleh jadi makmur. Gak mungkin, dan kita harus mengakui bahwa sistem kapitalisme tidak memberikan peluang kepada rakyat kecil. Dan tidak mungkin seorang pengusaha bisa berhasil kalau tidak dibantu oleh pemerintah,” tegasnya. (TMN)
