Kepala BNPB Ingatkan Potensi Gempa Besar di Beberapa Wilayah

gempa besar

topmetro.news – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo mengatakan, sejumlah daerah di Indonesia berpotensi mengalami megathrust atau gempa besar, yang getarannya bisa memicu tsunami. Hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar bisa mempersiapkan diri.

Antisipasi Gempa Besar

“Dari hasil kajian dan riset dan pakar di bidang kebencanaan, ada sejumlah potensi megathrust (gempa besar) di beberapa wilayah. Tentu ini harus kita sampaikan ke publik dengan cara-cara yang tepat. Sehingga semua kawasan yang nantinya menjadi potensi bencana, ini sudah mempersiapkan diri,” ujar Doni kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Untuk itu, dia menuturkan, BNPB akan menyusun program mitigasi bencana. “Mudah-mudahan ini bisa sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat RW. Seluruh komponen harus kita libatkan,” tuturnya.

Ia mendukung keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan pengetahuan bencana dalam kurikulum. Dikatakan, pihaknya bakal memantau perkembangan konsep pembelajaran bagi para pelajar.

“Tidak hanya tingkat sekolah menengah, bahkan SD, TK juga. Termasuk daerah-daerah rawan bencana, potensi bencana yang besar. Mungkin dari rumah tangga, dari balita sudah bisa disampaikan. Sehingga kesiapannya akan lebih maksimal. Itu sangat-sangat penting,” tegasnya.

BACA JUGA: BNPB Sebut Tiga Bencana Besar di Indonesia Merupakan Fenomena Langka

Prioritas Utama

Untuk diketahui, Doni baru dilantik sebagai kepala BNPB oleh Presiden Jokowi. Doni berterima kasih kepada Presiden, karena telah memberikan kepercayaan melakukan tugas negara.

Dikatakan Doni, prioritas utamanya yaitu menyelesaikan beberapa wilayah yang telah mengalami bencana. “Baik itu di Lombok, Palu, dan yang terakhir di Banten, Lampung serta Solok,” katanya.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tersebut menyatakan, dirinya tetap merupakan perwira tinggi TNI aktif. “Tetap,” ungkapnya seraya menyebutkan dirinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden bukan di bawah menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan.

sumber: beritasatu.com

Related posts

Leave a Comment