topmetro.news – Sejumlah petinggi dan mantan pemimpin Departemen Keamanan AS menyurati Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk meminta gaji. Tujuannya agar DHS (Departemen Keamanan Dalam Negeri) didanai.
Pada Kamis (24/1/2019), mantan Kepala Staf Gedung Putih, John Kelly, dan empat mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri lainnya, menulis surat kepada presiden. Mereka menyerukan agar DHS segera didanai lagi. Surat senada juga ditujukan kepada Kongres AS.
“Tidak masuk akal bahwa pegawai DHS yang bertanggung jawab untuk masalah keamanan nasional, bekerja tanpa bayaran,” demikian bunyi pernyataan bersama dalam surat kepada Gedung Putih.
BACA JUGA: Kerugian Penutupan Pemerintahan AS Lampaui Rp80 Triliun
Gaji Departemen Keamanan AS
Surat itu menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban negara untuk membayar gaji para pegawai federal termasuk pegawai DHS. Para pegawai federal tak seharusnya mencari bantuan atau menambah pinjaman baru untuk membayar tagihan mereka. Negara membayar gaji mereka tepat waktu tanpa terpengaruh pertarungan politik Gedung Putih dan Kongres AS.
“Jika hak mereka dipenuhi, para pegawai negeri ini tidak harus bergantung pada kemurahan hati orang lain untuk membantu memberi makan keluarga mereka. Dan membayar tagihan mereka,” bunyi surat tersebut.
Penutupan Pemerintahan AS yang berlangsung sejak 22 Desember 2018, telah berdampak pada sedikitnya sembilan departemen. Termasuk DHS (Departemen Keamanan AS), FBI dan TSA (Transportation Security Agency).
FBI telah memperingatkan sumber daya biro yang mengalami krisis akibat penutupan pemerintahan telah berada pada titik puncak. FBI telah menunda penyelidikan sensitif dan operasi yang dikompromikan.
TSA yang antara lain bertugas melakukan pengamanan di bandara, telah menunda pemeriksaan imigrasi untuk sekitar 42.000 kasus karena keterbatan petugas.
sumber: beritasatu.com
