topmetro.news – Menko Polhukam Wiranto minta kepada jajaran pemprov, pemkab dan pemko, serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait agar melaksanakan Inpres No 1 Tahun 2019 tentang pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan sebaik-baiknya.
Selain mengarahkan pembangunan sarana-prasarana, Wiranto tak lupa mengarahkan untuk menyiapkan personel terbaik dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan setelah PLBN terselesaikan. Sehingga fungsi perbatasan yakni CIQSN (Custom, Immigration, Quarantine, and Security) dapat berjalan dengan baik dengan personel yang memiliki kredibilitas.
“Seiring dengan berlangsungnya pembangunan, K/L terkait perlu menyiapkan personel terbaik sebagai pelaksana fungsi CIQSN di PLBN,” kata Wiranto saat memberikan arahan dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019, di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin (28/1/2019).
BACA JUGA: Kemendagri Kaji Moratorium Daerah Otonomi Baru Secara Mendalam
Optimalisasi Penugasan TNI dan Polri
Seiring dengan berakhirnya RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, Wiranto menilai menjadi waktu yang tepat bagi K/L untuk mengikuti koordinasi BNPP. Sehingga dapat mengakomodir pengoptimalan pembangunan perbatasan agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“Dengan akan berakhirnya RPJMN dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, pelaksanaan kegiatan pembangunan di perbatasan oleh K/L harus lebih digalakkan dan dioptimalkan sesuai Reaksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 di bawah koordinasi BNPP. Serta perlu dilakukan refocusing kegiatan-kegiatan pembangunan perbatasan,” pinta Wiranto.
Menko Polhukam Wiranto juga meminta agar penugasan TNI dan Polri pada pos-pos pengamanan perbatasan negara lebih dioptimalkan. Kemudian, instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan agar meningkatkan koordinasi dan sinergitas. Dilakukan secara efektif antar instansi anggota kominda secara terpadu dalam rangka deteksi dan cegah dini terhadap potensi ancaman.
“Dalam upaya menegakkan kedaulatan NKRI agar terus dilanjutkan pemeliharaan patok/pilar batas negara melalui kegiatan IRM (investigation, refixation, maintenance) dan Pra-IRM. Serta dalam rangka mendukung upaya penegasan batas negara perlu penegasan batas negara secara terpadu,” sebut Menko Polhukam.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo yang merupakan Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) menyatakan, Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan butuh sinergitas gubernur dan bupati/walikota di lima provinsi tempat pembangunan PLBN. Ini untuk koordinasi dan fasilitas pembangunan.
“Gubernur dan bupati/walikota di lima provinsi, Kepri, Kalbar, Kaltara, Papua, dan NTT yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di Tahun 2019, agar memberikan dukungan. Antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan. Pengalihan atau hibah aset. Percepat proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” katanya.
Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019, ke-11 PLBN tersebut akan dibangun di lima provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Pos Lintas Batas Negara itu antara lain:
- PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau
- PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalbar
- PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalbar
- PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kaltara
- PLBN Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara
- PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara
- PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara
- PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT
- PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT
- PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
- PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua
Berdasarkan Inpres No 1/2019, diamanahkan pelaksanaan dan koordinasi pembangunan PLBN melibatkan Menko Polhukam, kementerian dan lembaga, pemprov hingga pemkab terkait.
sumber: Puspen Kemendagri
