topmetro.news – Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak April 2019 mendatang masih cukup rawan dan berpotensi konflik antar-masyarakat. Juga ada potensi konflik antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu.
Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanto, mengingatkan, ada sejumlah daerah yang masih cukup rawan dan berpotensi konflik dalam Pemilu 2019. Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah wilayah yang sebelumnya memiliki selisih suara tipis pendukung kontestan Pemilu.
“Masih ada potensi konflik. Terutama daerah yang berbahaya adalah daerah yang margin kemenangan kemarin tipis dan massanya banyak. Seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,” kata Stanislaus Riyanto.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi ‘Potensi Ancaman dan Kerawanan Pemilu Serentak 2019’, yang digagas Indonesian Public Institute (IPI), Sabtu (23/2/2019), di Jakarta.
Saat ini, menurutnya, narasi-narasi kemungkinan konflik sudah muncul di dunia media sosial. Yakni adanya ancaman dari kelompok masyarakat yang akan menyerang KPU jika tidak puas dengan hasil Pemilu.
BACA JUGA | Dahulu Minus 20% di Jabar, Jokowi Tetap Presiden
Radikalisme dan Potensi Konflik
Diingatkan Stanislaus, potensi konflik juga bisa diawali dengan sabotase-sabotase pemilu yang dilakukan kelompok antidemokrasi di Indonesia. Termasuk kelompok-kelompok radikal yang tidak puas dengan keadaan sekarang.
“Ada kelompok yang ingin melakukan aksinya. Yakni dari kelompok radikal. Ada organisasi terlarang yang sudah dilarang pemerintah yang ikut mendukung calon tertentu,” ungkapnya.
Untuk mencegah agar konflik tidak pecah dan berpotensi mengganggu jalannya Pemilu, maka tidak ada cara lain bagi para penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Salah satunya dengan memastikan tidak ada masalah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
“Strateginya KPU, Bawaslu harus bisa memastikan DPT tidak bermasalah. Kedua masalah logistik, harus terdistribusi ke semua daerah. Jika ada yang tidak terdistribusi, maka akan ada kelompok yang melegitimasi isu itu karena kalah,” ujarnya.
Jika ada satu daerah yang dilegitimasi telah terjadi kecurangan, maka kelompok-kelompok tersebut juga akan melegitimasi secara keseluruhan bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu yang penuh dengan kecurangan. Imbasnya, potensi konflik akan semakin meluas dan menyeret daerah-daerah lain yang sudah menjalankan Pemilu dengan baik.
“Pilpres jika ada satu daerah yang dilegitimasi ada kecurangan maka akan dianggap seluruhnya curang. Di sini juga ada upaya (supaya) masyarakat ketakutan dalam pemilu untuk menggerus suara tertentu. Untuk polanya sangat acak, meresahkan masyarakat. Bahkan propaganda melalui sebaran juga sudah terjadi,” katanya.
sumber | beritasatu.com
