topmetro.news – Wapres Jusuf Kalla mengatakan, Bangsa Indonesia butuh pemimpin yang tenang dan demokratis. Sementara Ma’ruf Amin menegaskan, bahwa ideologi khilafah tertolak di Indonesia.
Soal pemimpin demokratis dan tenang disampaikan JK saat Capres 01 Joko Widodo berkampanye di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3/2019). Ketua Dewan Pengarah TKN ini pun mengajak puluhan ribu pendukung 01 yang menyemut Lapangan Karebosi, Makassar, Sulsel, untuk memilih Jokowi sebagai presiden 2019-2024.
BACA JUGA | Ulama se-Dunia Dukung Jokowi-Ma’ruf
Pilih Pemimpin Demokratis
JK mengatakan masyarakat Sulawesi Selatan harus memilih pemimpin demokratis dan mampu membuat pemerintahan stabil. “Kalau masyarakat Sulawesi Selatan ingin maju, maka pemerintah harus baik. Pemimpin harus jujur, harus merakyat, harus demokratis dan semua itu ada di Pak Jokowi,” kata JK pada keterangannya.
Tak hanya Sulawesi Selatan, JK menambahkan, jika Indonesia timur ingin maju, pilihan pemimpin tepat ada di Jokowi. “Kalau Sulawesi ingin maju, Indonesia Timur ingin maju, Indonesia ingin maju semuanya harus pilih pemimpin yang baik. Dan semuanya tahu harus pilih siapa?” kata JK.
Sembari menceritakan jalannya Debat IV Pilpres 2019 antara Jokowi dengan Capres Prabowo Subianto, Sabtu (30/3/2019) malam, JK menjelaskan bahwa diperlukan pemimpin yang tenang, demokratis, mengerti rakyatnya. Serta punya pikiran terbuka untuk membangun Indonesia.
“Kalau tadi malam, Anda lihat di TV. Ada yang tenang. Ada yang marah-marah, pasti bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi orangnya demokratis dan menerima pandangan semua pihak. Itulah syarat untuk negara maju. Jika negara kita stabil, lalu bangsa, Makassar ingin maju, Sulsel ingin maju, Indonesia Timur ingin maju, dan seluruh Indonesia ingin maju, maka dibutuhkan pemimpin yang mengerti rakyatnya dan selalu bersama sama rakyat. Itulah Pak Jokowi,” ujar JK yang langsung disambut teriakan, Jokowi berulang kali.
Ideologi Khilafah Tertolak
Sementara, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, Ma’ruf Amin menegaskan paham atau ideologi khilafah tidak akan bisa berhasil diterapkan di Indonesia. Sebab Indonesia sudah punya kesepakatan bersama soal bentuk negara.
Menurut Ma’ruf Amin, kesepakatan bersama masyarakat Indonesia terkait bentuk negara jadi alasan mengapa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun organisasi kemasyarakatan dan ormas Islam menolak paham atau ideologi khilafah.
“Kita kan sudah punya kesepakatan bahwa negara kita itu republik. Tidak boleh ada sistem lain selain republik. Karena itu saya bilang khilafah bukan ditolak tapi tertolak. Tertolak otomatis tidak bisa masuk,” ungkap Ma’ruf Amin.
Ma’ruf Amin menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono yang mengatakan pertarungan dalam Pilpres 2019 adalah pertarungan antara dua ideologi yakni Pancasila dengan khilafah.
sumber | beritasatu.com
