You are here
Rekanan Penyuap Bupati Pakpak Bharat Dituntut 3 Tahun Penjara Kota Medan 

Rekanan Penyuap Bupati Pakpak Bharat Dituntut 3 Tahun Penjara

topmetro.news – Rijal Efendi Padang, rekanan yang didakwa sebagai penyuap oknum bupati nonaktif Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, dalam sidang lanjutan, Senin (15/4/2019), di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor PN Medan akhirnya dituntut pidana tiga tahun penjara.

Selain itu mantan Relawan Pemenangan Remigo Yolando pada Pilkada Pakpak Bharat 2016 tersebut juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp100 juta. Subsider (dengan ketentuan bila denda tidak dibayar akan menjalani pidana tambahan) enam bulan kurungan.

Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandes menguraikan, berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, unsur pidana Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yakni melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, telah terbukti.

Hal yang memberatkan terdakwa antara lain. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa mempunyai tanggungan lima orang anak.

Usai mendengar nota tuntutan dari penuntut umum, majelis hakim diketuai Irwan Effendi SH menunda persidangan hingga sepekan mendatang. Agendanya pembelaan dari terdakwa.

Uang ‘KW’

Berdasarkan dakwaan, awal Maret 2018, Rijal menyatakan berminat mendapatkan paket pekerjaan di Pakpak Bharat. Dia diberitahu bahwa di Dinas PUPR ada paket pekerjaan peningkatan atau pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan Mbinanga Sitellu. Syaratnya memberikan uang kewajiban atau ‘KW’ sebesar Rp400 juta. Atau sekitar 10% dari nilai paket pekerjaan.

Rijal menyanggupi kewajiban itu, karena dia sudah mengetahui kebiasaan di lingkungan Dinas PUPR Pakpak Bharat. Bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan, para kontraktor diwajibkan memberikan kewajiban 15% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Besaran kewajiban itu dibagi 10% untuk bupati dan 5% untuk Dinas PUPR.

Bupati Remigo (berkas penuntutan terpisah) menyetujui paket pekerjaan itu diberikan kepada Rijal. Beberapa hari sebelum pelelangan, Rijal menyerahkan Rp380 juta untuk Remigo melalui David Anderson Karosekali, selaku Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pakpak Bharat dan Hendriko Sembiring, orang kepercayaan David Anderson (berkas penuntutan terpisah).

Pihak KPK yang menerima informasi adanya penyerahan uang kepada Bupati Remigo sekira pukul 23.00 WIB melakukan pengembangan. Lalu Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Remigo dilakukan di kediamannya bersama David Anderson.

reporter | Robert Siregar

154 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment