topmetro.news – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan perlunya memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta, khususnya sebagai pusat pemerintahan.
Ia menyebutkan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi. Kinerja kemacetan terburuk mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.
“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar 56 triliun per tahun. Yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang.
Hal itu disampaikannya saat menyampaikan paparan pada Ratas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) siang.
Selain masalah kemacetan, menurutnya, masalah yang harus diperhatikan di Jakarta adalah masalah banjir. Tidak hanya banjir yang berasal dari hulu, tetapi juga ada penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta. Selain itu kenaikan permukaan air laut di mana 50% wilayah Jakarta kategorinya rawan banjir. Atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan.
Padahal, lanjut Kepala Bappenas itu, idealnya sebuah kota besar kerawanan banjirnya bisa minimum 50 tahunan.
“Penurunan muka air tanah di utara rata-rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah mencapai 60 cm pada periode 89-2007. Dan akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim,” ungkap Bambang.
Ditambahkannya, kualitas air sungai di Jakarta 96% tercemar berat. Sehingga memiliki juga bahaya bencana signifikan untuk human pandemic sebagai akibat dari sanitasi yang buruk.
BACA JUGA | Istana Matangkan Rencana Pemindahan Ibu Kota
Hanya Pusat Pemerintahan
Atas kondisi di Jakarta itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mmengusulkan pemikiran mengenai ibu kota baru yang merepresentasikan identitas bangsa. Ia menyebutkan, Kota Jakarta dalam sejarahnya berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC. Tujuannya sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan perkebunan. Kemudian dikembangkan menjadi pusat Pemerintahan Kolonial Belanda.
“Karenanya, kita ingin nantinya aingin punya ibu kota baru. Selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota yang modern, berkelas internasional. Atau dengan istilah simpelnya smart, green, and beautiful city,” kata Bambang.
Dia mengusulkan untuk ibu kota baru ini, yang diposisikan nantinya adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen (MPR/DPR/DPD). Kemudian yudikatif: kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya. Lalu pertahanan keamanan: Polri-TNI, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.
Ada pun fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industry, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, tetap akan di Jakarta. Misalkan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
“Ini konsep yang kita coba tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan di negara lain,” terang Bambang. Ditegaskannya, yang dituju dengan ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan.
“Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis. Bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara,” sambung Bambang.
Menteri PPN/Kepala Bappenas itu juga menyampaikan, bahwa momen pemindahan ibu kota juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kementerian/lembaga untuk melakukan resizing dari ASN (Aparatur Sipil Negara).
sumber | gesuri.id
