You are here
Menhub Budi Karya Sumadi Diduga Terlibat Korupsi Alih Fungsi Lahan di Ancol Nasional 

Menhub Budi Karya Sumadi Diduga Terlibat Korupsi Alih Fungsi Lahan di Ancol

topmetro.news – Menhub Budi Karya Sumadi diduga tersandung kasus alih fungsi lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Kasus itu diduga terjadi saat Budi Karya masih menjabat Direktur Keuangan PT Ancol Jaya (PAJ) 2001-2004.

Akibatnya, diduga ada kerugian negara sebesar Rp118 miliar karena tidak adanya transparansi. Selain itu diduga ada kesalahan prosedural terkait alih fungsi lahan 3,9 hektar yang kini jadi Ancol Beach City Mall.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Government Against Corruption & Discrimination (GACD) Andar M Situmorang, kepada topmetro.news, Selasa (11/6/2019).

Kinerja KPK

Sehubungan dengan hal ini, Andar pun mempertanyakan kinerja lima Komisioner KPK. Kali ini Andar menantang KPK untuk berani memproses Menhub Budi Karya Sumadi. “Sesuai temuan GACD, Budi Karya Sumadi ini merugikan negara seratusan miliaran rupiah dari alih fungsi lahan yang sekarang jadi Ancol Beach City Mall,” ungkap Andar kepada topmetro.news, Selasa (11/6/2019).

Andar tidak merinci kronologi alih fungsi lahan tersebut. Namun menurutnya, saat itu Budi Karya Sumadi (BKS) masih menjabat Direktur Keuangan PT Ancol Jaya (PAJ) 2001-2004.

Selain itu, saat menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II, menurut Andar, Budi Karya Sumadi juga melakukan praktek nepotisme secara sistematis. “Dulu saat menjabat Dirut Angkasa Pura II, Budi Karya memonopoli proyek-proyek dengan nepotisme. Lalu sampai sekarang dia via adiknya, masih tetap nangani proyek ‘cleaning service’ di seluruh Angkasa Pura II,” ungkap Andar.

“PT ISS Indonesia yang mengelola parkir dan ‘cleaning service’, adalah perusahaan luar yang sebahagian sahamnya dimiliki oleh Orang Indonesia. Apa tidak ada perusahaan Indonesia yang mampu?” tambahnya.

BACA | Andar GACD: Menhub Bisa Dipidana Pembunuhan Berencana

Dirut APS

Menurut Andar lagi, salah satu direktur di Angkasa Pura Solutions (APS) adalah adik dari Budi Karya, bernama Yundri. APS dimaksud adalah merupakan anak perusahaan Angkasa Pura.

“Ada kabar bahwa adik Budi Karya itu mau diangkat jadi Dirut Angkasa Pura Solutions,” ungkapnya.

Sehingga, atas temuannya tersebut, Andar berharap agar KPK segara mengambil tindakan dan memproses Budi Karya Sumadi. “Kemana ini KPK dan lima komisionernya. Apa mereka takut karena ini menteri? Kan tanggal 21 Desember ini akan berakhir. Apakah GACD perlu melaporkan para komisioner ini KPK ini,” pungkasnya.

Terkait sejumlah tuduhan ini, Menhub Budi Karya belum memberikan konfirmasi. Upaya konfirmasi sudah dilakukan topmetro.news dengan mengirimkan sejumlah pertanyaan kepada Menhub, via nomor WA-nya. Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan respon.

reporter | Jeremi Taran

139 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment