Tanggulangi Banjir di Kota Medan dan Sekitarnya, Pemprov Sumut Siapkan Anggaran Rp12,4 Miliar

banjir di Kota Medan

topmetro.news – Untuk menanggulangi banjir di Kota Medan dan sekitarnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.426.000.000.

Anggaran tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) tahun 2019.

Hal itu terungkap dalam rapat perdana Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan dan Sekitarnya, di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (23/7/2019).

Rapat diikuti seluruh kelompok kerja (Pokja) yang meliputi 10 bidang, yaitu Pokja Sosialisasi, Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pokja Perencanaan dan Penganggaran, Pokja Pelaksanaan Teknis, Pokja Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, Pokja Keamanan dan Ketertiban, Pokja Pembebasan Lahan dan Relokasi, Pokja Kebersihan Sungai dan Lingkungan, Pokja Revitalisasi MMUDP, Review Kanal Banjir dan Drainase dan Pemukiman Medan, Pokja Deklarasi Medan Bebas Banjir dan Pokja Humas dan Media Centre.

Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis, yang juga sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan.

Dalam rapat, Riadil menjelaskan, selain APBD Pemprov Sumut, pendanaan penanganan banjir Kota Medan juga berasal dari APBN, APBD Pemkab/Pemko, Balai Wilayah Sungai (BWS), Kementerian Lingkungan, Kementerian Perumahan atau pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan sungai.

Target Tahun 2022 Kota Medan Bebas Banjir

“Kita juga bisa mendapat dari APBD baik provinsi atau daerah. Ada juga dari dana CSR, sumbangan dan dana-dana masyarakat. Memang tidak sedikit dananya, tetapi kami yakin ini bisa kita capai. Tahun 2022 Kota Medan dan sekitarnya harus bebas banjir,” ujar Riadil.

Riadil juga menegaskan, pokja-pokja ini harus mampu melahirkan rencana kerja dan rencana aksi yang bersinergi dengan pokja-pokja lainnya.

“Rencana kerja dan aksi harus diperhitungkan dengan baik, tidak menyalahi aturan, tidak bertentangan dengan pokja yang lain. Bila merencanakan regulasi entah ini Perda, Pergub, atau peraturan lainnya juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya,” kata Riadil.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meresmikan Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2019. Juga dibentuk Pokja yang meliputi 10 bidang.

Baca Juga: Ratusan Rumah di Kota Medan Terendam Banjir

Pokja-pokja ini diisi dari berbagai unsur, dintaranya ASN, TNI, Polri serta berbagai lapisan masyarakat termasuk camat-camat Medan dan sekitarnya termasuk Deliserdang, Binjai dan Karo.

Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan juga diisi tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya, antara lain Asman Sembiring (ahli perairan dan sungai), Boy Sembiring (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumut, Makmur Ginting (ahli infrastruktur), dan pakar lingkungan Jaya Arjuna.

Semua bagian-bagian ini akan bersinergi untuk menanggulangi secara cepat, tepat, akurat dan sistematis dalam menanggulangi banjir di Kota Medan dan sekitarnya secara sukarela.

Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Disperindag Sumut Zonny Waldi, Kepala BWSS II Roy Panagom Pardede, Relawan Lingkungan Hidup Dewi Budiati Taruna Said, OPD terkait, TNI dan Polri.

Penulis | Erris JN

Related posts

Leave a Comment