Topmetro.News – Flyover Medan-Berastagi sejak dulu memang dambaan warga Sumatera Utara. Untuk itu, pemerintah memutuskan bakal membangun wilayah biang macet itu. Setidaknya ini diakui Julianus P Sembiring SPd, Juru bicara Forum Masyarakat Nasional (Formanas). Kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menyetujui untuk mebuat kajian terkait pembangunan jalan layang (flyover) itu.
Flyover Medan-Berastagi Hasil Rapat Kemen PUPR
Julianus mengakui hal itu sebagaimana disiarkan Orbit, usai mengikuti agenda rapat dengan pihak Kementerian PUPR di ruang rapat gedung utama Kemeterian PUPR jalan Patimura Jakarta, Jumat (6/9/2019).
“Kita meminta agar jangan ada tarik menarik kepentingan dalam hal ini. Kepentingan rakyat harus lebih diutamakan. Untuk itu kami mendesak agar paling tidak pembangunan jalan layang di dua titik yaitu Penatapan Doulu dan Tirtanadi Sembahe, segera dilaksanakan tahun 2020,” ucapnya.
Menurut Julianus, setelah melalui perjalanan yang cukup alot dalam rapat itu akhirnya pihak Kementerian PUPR menyetujui untuk membuat kajian pembangunan tiang pancang atau jalan layang Medan-Berastagi. Dan paling lama akan diselesaikan pada Januari 2020 mendatang.
“Artinya kalau sudah ada instruksi melakukan kajian, berarti sudah ada kesepakatan untuk dibangun jalan layang,” kata Julianus sembari menyebut bahwa ini adalah merupakan perjuangan dari kawan-kawan Formanas, DPRD Provsu dan Bupati Karo Terkelin Brahmana.
Instruksi survei dan Uji Kelayakan
Ditambahkannya, Ir Rachman Arief Dienaputra MEng, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Bina Marga selaku perwakilan dari Kementerian PUPR saat itu langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan survei dan uji kelayakan ke lokasi.
Bahkan meminta kepada Julianus sebagai perwakilan warga agar membantu nantinya dalam pelaksanaan pembebasan lahan di wilayah lintasan.
Sementara Bupati Karo Terkelin Brahman mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) RI sudah ada.
Dengan mengundangkan Perpres Nomor 49 Tahun 2016 tentang KSPN dan Perpres 62 Tahun 2011 tentang Mebidangro ini merupakan amanah kebijakan Presiden RI Joko Widodo sebagai landasan payung hukumnya.
“Kita harus objektif melihat. Dari sudut Perpres wajar Karo dibangun jalan tol atau sejenisnya. Bukan muluk-muluk, tiang pancang pun diberikan kami bersama masyarakat sudah merasa senang hadiah ini,” tegas Bupati Karo.
Kantor Kemen PUPR Didatangi
Diketahui sebelumnya, rombongan Bupati Karo bersama anggota DPRD Provinsi Sumut Komisi D dan Forum Masyarakat Nasional (FORMANAS), kembali mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Jalan Pattimura No 20 Jakarta Selatan.
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kembali kepada pihak Kementerian PUPR terkait pengusulan pembangunan jalan tol dan atau jalan layang Medan-Berastagi, yang diketahui sebelumnya masih ditunda pelaksanaannya.
Butuh Kajian Mendalam
Alasan penundaan tersebut karena menurut pihak Kementerian PUPR masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam, karena jalur lintasan melewati wilayah hutan dan jaringan pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi.
Turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, mewakili bupati Phakpak Barat Kasiman Berutu selaku Kadis PUPR, dan perwakilan dari Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah.
berita terkait | JALAN LAYANG MEDAN-BERASTAGI GAGAL KARENA PEJABAT SUMUT TAK KOMPAK
Seperti diberitakan topmetro.news sebelumnya, pejabat di Sumut dinilai tidak kompak memperjuangkan program pembangunan untuk daerahnya. Hal itu disebabkan para pejabat daerah lebih mengedepankan ego sektoral dan parsialnya masing-masing.
“Saya terkadang sedih jika melihat program pembangunan di kawasan provinsi Sulawesi, Nusa Tenggara dan Jawa, yang begitu cepatnya diberikan pemerintah. Kita lihat saja jalan yang ada di kawasan tersebut. Kondisinya sangat bagus, lebar dan mulus. Sementara kita lihat saja kondisi jalan kita sendiri (Sumut). Sangat jauh berbeda dengan mereka,” kata Anton Sihombing, Wakil Ketua Komisi V DPR RI saat menerima kunjungan konsultasi Komisi D DPRD Sumut di Gedung DPR RI, Kamis (8/8/2019).
Kunjungan Komisi D DPRD Sumut dipimpin ketua dan sekretaris, Sutrisno Pangaribuan dan Burhanuddin Siregar didampingi anggota M Hidayat, Darwin Lubis, Leonard S Samosir, Novita Sari, Syamsuddin Saragih, Herman Sembiring, dan Yantoni Purba. Sedangkan Anton Sihombing pada kesempatan itu didampingi anggota Komisi V DPR Rİ Fraksi Partai NasDem, Sahat Silaban.
Reporter: jeremitaran
