topmetro.news – Raibnya uang Rp1,6 miliar lebih (sebelumnya ditulis Rp1,8 M) di lingkungan kantor Gubsu menuai sejumlah polemik. Apa pasal, uang milik Pemprovsu tersebut hilang dari dalam mobil milik salah seorang pegawai yang diparkir di kantor pemerintahan provinsi Sumatera Utara.
Walaupun peristiwa yang terjadi pada Senin (9/9/2019) kemarin itu sudah dibawa ke ranah hukum, namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa menemukan siapa malingnya.
“Pihak kepolisian harus segera mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap siapa yang mengambil uang tersebut,” kata Pengamat Hukum, Suherman SH kepada topmetro.news, Rabu (11/9/2019).
Suherman menduga, kalau hilangnya dari dalam mobil dan tanpa ada kekerasan bisa jadi ada keterlibatan orang dalam.
“Bisa saja ada keterlibatan orang dalam atau siapapun juga. Apalagi uang sebanyak itu disimpan dalam mobil dan yang parkir disitukan banyak, lantas kenapa malingnya tahu mobil tersebut yang ada uangnya,” terang Suherman SH.
Menurutnya, siapapun bisa jadi pelakunya, yang pasti bisa terlihat dari rekaman CCTV di kantor Gubsu.
“Kalau seandainya tidak terekam CCTV, mungkin saja orang tersebut tahu bahwa di lokasi kejadian tidak memiliki CCTV. Polisi harus segera mencari pelakunya, karena ini adalah uang rakyat,” jelasnya.
Ditempat berbeda, Wagubsu Musa Rajekshah perintahkan keamanan kantor Gubsu diperketat. Wagubsu Musa Rajekshah langsung mengumpulkan beberapa pimpinan OPD.
“Iya, pak wagub hanya menekankan hal itu (perketat sistem keamanan). Selain saya ada inspektur, kasatpol PP dipanggil rapat di ruangan beliau,” ungkap Kabiro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Achmad Fadly menjawab wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/9/2019).
CCTV Milik Pemprovsu Tidak Aktif
Selain sistem keamanan, Fadly mengatakan, wagub juga menginstruksikan supaya seluruh CCTV dilingkungan kantor diaktifkan lagi.
Termasuk pemberian karcis masuk kepada setiap tamu yang masuk. Dia mengungkapkan bahwa CCTV dibawah tanggung jawab pihaknya ada sebanyak 16 titik, namun terpasang hanya didalam kantor. Sedangkan sisanya sebanyak 28 titik kamera pemantau diluar ruangan menjadi kewenangan Satpol PP.
“Kita tak usah cerita kebelakang lagilah ya. Karena dulunya keamanan kantor termasuk CCTV milik Pemprovsu itu dipegang Satpol. Tetapi sejak peralihan (tanggung jawab dari Satpol ke petugas keamanan) dan sampai mereka pindah kantor, CCTV itu sudah tidak berfungsi (dimatikan). Sehingga sewaktu kejadian, CCTV dari dalam tidak mampu menjangkau hingga titik itu,” katanya.
Lantas bagaimana dengan petugas keamanan yang berjaga pada waktu itu, apakah ada melihat gerak-gerik mencurigakan dari pelaku yang mengambil uang dari mobil tersebut? Fadly mengaku menurut laporan yang diterimanya suasana pada waktu itu normal-normal saja.
Baca Juga: Kunci Mobil Dibobol, Rp1,8 Miliar Uang Pemprovsu Diduga Raib
“Seperti biasa saja. Petugas kami tidak ada melihat sesuatu yang mencurigakan. Setiap kendaraan yang masuk diberi karcis kayak biasa. Tidak ada melihat ada orang mencongkel pintu mobil, melihat kaca yang pecah dan kerusakan apapun,” ujar mantan sekretaris BPPRD Sumut itu.
Meski menyerahkan penuh kasus ini pada pihak kepolisian, namun tak memungkiri bahwa dari kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan, kelalaian atau kealfaan si pegawai yang membawa uang tersebut.
Petugas Tidak Mengatahui Kejadian
“Kalau dilihat dari kronologi kejadian yang saya dengar, kita mana tahu ada orang bawa uang dan ditinggal di mobil, lalu orang itu pergi dan kembali lagi baru tahu bahwa uang tersebut hilang. Tapi apakah ini merupakan modus operandi, kita serahkanlah kepada pihak kepolisian mengusutnya. Sebab begini, di lokasi parkir di manapun, selalu ada himbauan pihak pengelola tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang di dalam kendaraan. Jadi memang sama sekali petugas kami tidak mengetahui,” katanya.
Saat ini dia menyebut jumlah petugas keamanan kantor Gubsu berjumlah 84 orang. Dimana setiap tahun dilelang pengadaannya dan gaji mereka dialokasikan di APBD.
“Anggarannya (untuk pengadaan 84 orang) itu seingat saya sekitar Rp3 miliar lebih dalam setahun mata anggaran. Dan setiap tahun pula ditenderkan lagi pengadaannya melalui pihak ketiga,” ujarnya.
Penulis | Erris JN
