topmetro.news – Peristiwa yang menimpa warga Sigapiton Tobasa, menjadi sorotan banyak kalangan. Termasuk Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumut Sarma Hutajulu SH, yang menganggap peristiwa Sigapiton terjadi, adalah sebagai bukti minimnya penghargaan BPODT terhadap masyarakat adat.
“BPODT tak mampu mengedepankan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian. Malah mengedepankan cara-cara kekerasan dengan memakai aparat keamanan,” kata Sarma Hutajulu, Jumat (13/9/2019).
Menurut dia, peristiwa Sigapiton itu sangat disesalkan. Apalagi mengingat kehadiran BPODT diharapkan bukan untuk menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri. Akan tetapi diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat lewat pengembangan sektor pariwosata.
BPODT Gagal
Bahkan, menurut Sarma Hutajulu, dalam prakteknya selama ini, BPODT dianggap gagal membangun dialog setara antara masyarakat adat dengan BPODT. Sehingga seharusnya, dengan dialog, maka seluruh permasalahan konflik tanah dapat diselesaikan.
Malah, lanjutnya, selama ini, Luhut Panjaitan yang lebih banyak berperan mendekati masyarakat menawarkan opsi-opsi penyelesaian. Termasuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang kemarin menimbulkan bentrokan.
“Kita meminta Kapolres Tobasa juga untuk menertibkan anggotanya di lapangan, agar jangan mengedepankan cara-cara kekerasan. Karena tugas mereka hanya untuk menjaga keamanan. Bukan untuk melakukan kekerasan terhadap warga masyarakat,” tegasnya.
“Kapolres juga harus menindak dan memproses jika ada anggota kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Kita minta juga Bupati Tobasa jangan melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi warganya sendiri. Dan hanya menyerahkan begitu saja penyelesaiannya kepada BPODT,” sambung Sarma.
Menurutnya, seharusnya Bupati Tobada harus di depan membela warganya, supaya tak kehilangan tanah adatnya. “Dan melakukan upaya maksimal memediasi dengan BPODT agar ada penyelesaian. Karena konflik ini terjadi dimulai sejak penyerahan lahan oleh Pemkab Tobasa dengan Dinas Kehutanan menyerahkan lahan kepada BPODT,” tuturnya.
Dia pun minta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog. Serta menghindari cara-cara kekerasan, karena akan menimbulkan korban.
reporter | Erris JN
