You are here
Dana BPJS Rakyat Miskin di Sumut Sebesar Rp100 Miliar Kesehatan 

Dana BPJS Rakyat Miskin di Sumut Sebesar Rp100 Miliar

topmetro.news – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut Ari Wibowo mendesak pemerintah pusat kaji ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena dinilai sangat memberatkan masyarakat di saat perekonomian sedang terpuruk.

“Sebaiknya pemerintah meninjau kembali besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. Mengigat saat ini kondisi ekonomi tidak stabil. Jika pemerintah tetap memaksakan, dipastikan peserta BPJS turun drastis, karena tidak mampu membayar,” tegas Ari Wibowo kepada wartawan, Jumat (11/10/2019) di DPRD Sumut.

Dengan demikian, katanya, dipastikan peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau peserta rakyat miskin yang iurannya dibayar pemerintah akan membludak. Saat ini saja, pemerintah telah membayar dana kesehatan untuk 133,8 juta bagi peserta PBI BPJS Kesehatan yang masuk kategori miskin.

“Sekitar 96,8 juta ditanggung oleh dana pemerintah pusat. Dan 36 juta jiwa lainnya didanai oleh pemerintah daerah melalui APBD. Kalaulah pemerintah pusat tetap ngotot menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan, tentu akan bertambah beban APBN dan APBD. Karena masyarakat akan berlomba-lomba menjadi peserta PBI dengan memalsukan berbagai data,” tegas politisi muda vokal ini.

Seperti diketahui, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris memastikan besaran kenaikan premi yang tengah digodok pemerintah berdasarkan usulan Kementerian Keuangan. Yakni, premi kepesertaan kelas I akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Peserta kelas II akan naik Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu. Peserta kelas III akan naik dari Rp25 ribu menjadi Rp41 ribu.

Seleksi Kepesertaan BPJS

Menurut Ari Wibowo, daripada pemerintah sibuk membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang meresahkan masyarakat, lebih baik memperketat kepesertaan BPJS Kesehatan atau menyeleksi secara ketat peserta yang menunggak yang nyata-nyata merugikan keuangan negara.

“Jangan gara-gara 16 juta peserta mandiri BPJS Kesehatan menunggak iuran atau tidak tertib membayar premi, justru peserta yang rajin membayar ikut kena getahnya. Sebaiknya, kepesertaan BPJS diseleksi secara ketat. Bukan menaikkan iurannya,” tegasnya.

Menurut anggota dewan Dapil Labuhanbatu, Labusel dan Labura ini, pemerintah seharusnya mencari solusi untuk mengatasi defisitnya anggaran BPJS. Agar tidak lagi membengkak di tahun selanjutnya. Bukan malah mencari kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan iurannya.

BACA | Fakta-fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Namun demikian, tandas mantan Ketua Komisi D ini, pihaknya mengigatkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera mencairkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk rakyat miskin di Sumut yang telah dialokasikan di APBD 2019 maupun 2020 sebesar Rp100 miliar lebih. Agar bisa digunakan masyarakat.

“Dengan dialokasikannya iuran BPJS Kesehatan di APBD untuk rakyat Sumut tentunya sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan jangan sampai dana itu tidak dicairkan. Agar masyarakat bisa berobat gratis, walaupun nantinya iuran BPJS jadi dinaikkan,” ujarnya.

reporter | Erris JN

112 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment