TOPMETRO.NEWS – Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi mengapresiasi ceramah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait penguatan kelembagaan. Komitmen seorang kepala daerah menjadi poin penting untuk penguatan tersebut khususnya di provinsi dan
Kabupaten dan kota.
Hal itu diungkapkannya usai mengikuti kegiatan Ceramah Ketua KPK RI Agus Rahardjo tentang kondisi Terkini Pemberantasan Korupsi di
Indonesia, di Kampus USU, Jumat (7/4). Hadir diantaranya Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) USU Todung Mulia Lubis, Rektor USU Prof Runtung Sitepu, tokoh masyarakat RE Nainggolan, sejumlah Dekan. Sementara Gubernur didampingi Kepala Dinas Kominfo HM Fitriyus, Kepala Bappeda Irman, Plt Kabiro Humas Ilyas Sitorus dan Kabag Humas Indah DK.
Dalam ceramahnya, Agus menyebutkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara massif, bukan hanya penegak hukum saja.
Disebutkannya dalam kutipan kalimat Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta pada 1961, mengatakan ‘Jangan dibiarkan Korupsi menjadi bagian Budaya Indonesia’.
Diakuinya memang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada angka 37 atau di rangking 90 dunia, jauh berada di bawah Singapura dan Malaysia dengan nilai 84 dan 49. Namun jika dilihat dari trend sejak 1991, grafiknya menunjukkan perkembangan positif dari nilai sebelumnya 17.
Dikatakannya dalam rangka reformasi birokrasi, perlu diterapkan beberapa hal diantaranya Right Sizing atau menghilangkan tumpang
tindih, membangun budaya kerja, kinerja dan sinergi, perbaikan pengawasan internal serta renumerasi diperbaiki.
“Kalau seluruh masyarakat mendukung upaya KPK ini, negara sejahtera tidak terlalu lama akan tercapai,” sebutnya.
Sementara Ketua MWA USU Todung Mulia Lubis menyebutkan bahwa korupsi sudah dideklarasikan sebagai musuh bangsa. Menurutnya kehadiran KPK sebagai wujud belum mampnya lembaga hukum yang ada untuk membersihkan pemerintahan dari persoalan korupsi.
“Kita harus mencontoh Korea Selatan, mereka menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan sosial. Karena gerakan yang dibangun
pemerintah tidak selamanya berhasil.
Sebelumnya Gubernur Sumut HT Erry Nuradi menyayangkan OTT yang terjadi di jajarannya. Menurutnya hal ini membuat nama baik Pemprov Sumut yang berusaha payah mengembalikan kepercayaan masyarakat, menjadi sedikit tercoreng.(TMN)
