topmetro.news – Pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) 2019 yang masih berlangsung hingga hari ini, mendapat banyak kritikan dari publik dan sejumlah kalangan. Even yang memasuki tahun ketujuh tersebut, dianggap gagal total karena rendahnya antusiasme pengunjung yang datang ke acara itu.
Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) DPRD Sumatera Utara, Dimas Tri Adji, juga tak ketinggalan memberikan pernyataan mengenai pelaksanaan FDT tahun ini. Menurutnya, penyelenggaraan ke depan memerlukan banyak evaluasi. Baik mengenai waktu pelaksanaan, kemasan acara dan keterlibatan stakeholder lainnya guna suksesi acara.
“FDT ini mestinya harus representasi orang Toba atau Sumut. Jadi mesti terlibat rakyat lokal mengelola festival ini. Kalau semua produk pusat dan daerah hanya kebagian lokasi acara saja, ya begitulah hasilnya,” ujarnya, Rabu (11/12/2019).
Tujuh Kabupaten Libatkan Festival Danau Toba
Ia melihat masih tingginya ego sektoral pada tujuh pemerintah kabupaten se kawasan Danau Toba, menjadi pemicu even FDT tak pernah sukses dihelat. Padahal anggaran yang digelontorkan untuk even tersebut, jumlahnya begitu fantastis.
“Ada sekat ego sektoral antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan kota yang saya lihat. Terutama pemkab se kawasan itu. Terkesan mereka tidak mau mencari solusi bersama-sama,” katanya.
Ia memisalkan ada pemkab tertentu yang merasa mampu berhubungan langsung ke pusat tanpa perantara pemprov, meminta pembangunan di daerahnya. Sedangkan daerah lain belum mampu melakukan itu, sehingga kesan yang muncul terjadi kecemburuan sosial diantara pemkab tersebut.
“Seperti Samosir, kan gila-gilaan pembangunan di sana. Lalu pelan-pelan Humbahas mengarah ke situ, apalagi Pak Jokowi juga konsern menata infrastruktur kawasan Danau Toba. Cuma ada juga yang merasa tertinggal, imbasnya ya ke Festival Danau Toba juga, cuma dihadiri satu kepala daerah waktu pembukaan kemarin,” ungkap ketua Komisi E DPRD Sumut itu.
Dirinya juga menyinggung kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam rangka mengembangkan KSPN Danau Toba, apalagi berkontribusi menyukseskan galeran FDT. Dimas sedikit mengkilasbalik awal mula lahirnya BPODT, dimana disarankan agar jajaran direksi pada BLUD tersebut diiisi oleh sumber daya manusia lokal.
“Masak untuk tingkat direktur mesti dari pusat lagi. Bahkan Dewan Pengawas itu diisi oleh orang-orang kementrian. Alhasil rasa memiliki dari orang-orang lokal sendiri jadi kecil. Sebab dianggap ini kiriman pusat, produk pusat, jadi tak ada rasa memiliki. Makanya untuk perbaikan ke depan dibutuhkan perubahan mindset dari orang pusat. Dimana melibatkan banyak orang-orang dari daerah setempat,” katanya.
Baca Juga: Buka FDT ke 7 di Open Stage Parapat, Gubsu Edy: Keindahan Danau Toba tak Dimiliki Negara Lain
Dengan demikian, imbuh dia, jika orang-orang dari daerah masuk menjadi jajaran direksi BPODT, maka rasa saling memiliki untuk memajukan daerah tersebut lebih mudah terealisasi. Dimas juga sependapat, bahwa ada baiknya pelaksanaan Festival Danau Toba dikembalikan ke pemda atau pemprov, ketika awal-awal even tersebut digagas.
“Sehingga projek-projeknya sifatnya tidak top down, melainkan buttom up. Kayaknya pun ya, konsep FDT dan apa yang dibangun BPODT ini dirancang dari luar. Memang modern, kekinian cuma tak cukup menjamin mengerjakan pembangunan secara berkelanjutan,” katanya.
Penulis | Erris JN
