topmetro.news – Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak Lamsiang Sitompul SH MH menyampaikan keheranannya, kenapa kasus wabah virus yang mematikan puluhan ribu babi, hanya terjadi di Sumatera Utara.
Keheranan itu disampaikannya lewat pernyataan yang diterima topmetro.news, Jumat (10/1/2020), menyikapi rencana Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang mau memusnahkan ternak babi.
“Yang tidak kalah penting juga kan, ini kan ada kecurigaan masyarakat ini. Kenapa hanya di Sumatera Utara ini babi terjangkit penyakit? Kenapa tidak ada di provinsi lain? Kita lihat. kan hanya di Sumatera Utara. Padahal provinsi tetangga, katakanlah Riau, Acek, kayak di Kutacane sana kan banyak orang memelihara babi. Tapi nggak ada terjangkit. Bagaimana Riau. Jangan-jangan ini ada…, apa itu ya… Ada upaya-upaya yang lain, gitu ya kan? Nggak ada di provinsi lain, gitu ya kan?” urainya.
Selain itu, Lamsiang juga menyampaikan kekecewaannya, terkait cara pemerintah menyikapi persoalan ini. “Saya sangat kecewa juga, karena sangat minim, bahkan mungkin tidak ada tindakan untuk pengobatan. Saya tidak baca. Tidak pernah baca, ada tindakan dari pemerintah, pemerintah pusat maupun provinsi, maupun pemerintah daerah, untuk mengobati penyakit babi yang sudah berjangkit itu. Nggak ada turun tim. Yang ada hanya tim untuk mengubur. Gitu kan? Pengobatannya apa?” paparnya.
Tolak Pemusnahan Babi
Soal rencana pemusnahan, menurut Lamsiang, itu hanya cara pintas yang tak menyelesaikan masalah. “Sebagai ketua DPP, saya juga melihat aspirasi dari masyarakat, tentu kan sangat keberatan. Itu kan hanya mencari jalan pintas, tidak menyelesaikan permasalahan,” katanya.
“Yang pertama kan, babi itu kan merupakan sumber ekonomi, bagi sebahagian masyarakat Batak, sebahagian besar, iya kan? Banyak ekonomi masyarakat yang digantungkan dari ternak babi itu? Jadi yang pasti peternaknya rugi, pengusaha rumah makan, pengusaha angkutan, bahkan pengusaha bumbu, yang tadinya untuk ternak itu kan, dari dampak ekonomi,” sebutnya.
Selain soal ekonomi, pemusnahan, kata dia, juga mempengaruhi kehidupan sosial. “Dari dampak sosial adat, ini juga kan menjadi permasalahan. Karena biasanya dalam upacara adat, Orang Batak itu menggunakan babi. Tapi kalau nggak ada babi ini kan, nggak apalah ya… Nggak afdol gitu acara itu untuk sebahagian besar Orang Batak,” katanya.
Jadi menurut dia, yang perlu dilakukan adalah, pengobatan. “Pengobatan terhadap penyakit itu. Pengobatan dan pencegahan. Bukan pemusnahan,” tandas dia.
BACA | DPP Horas Bangso Batak Siap Dampingi GMKI yang Dilaporkan Gubsu
Inkonsistensi Informasi
Lamsiang juga mempertanyakan informasi soal penyakit dimaksud yang terkesan tidak konsisten. “Terus, yang paling mengecewakan menurut saya adalah, bahwa sebelumnya ini diumumkan, bahwa ini adalah penyakit Kolera Babi. Tapi ternyata, menurut surat dari Kementan, itu penyakit ASF. Flu Afrika. Ini kan menurut saya berbeda,” katanya.
“Tolong dulu dipastikan. Sebenarnya penyakitnya apa sih? Sumbernya dari mana? Mengobatinya seperti apa? Mencegahnya seperti apa? Itu yang penting. Jangan semudah itu langsung memusnahkan,” tandasnya lagi.
Lamsiang pun menyoroti masalah anggaran terkait wabah, yang menurutnya tidak pas. “Jadi kalau anggaran yang kulihat di situ hanya anggaran untuk memantau keluar masuknya babi. Bukan anggaran untuk mengobati babi dan melakukan pencegahan. Katakanlah memberikan vaksin atau apa terhadap babi itu. Dan soal rencana pemusnahan, Gubernur harus tinjau ulang dan kita keberatan. Bisa demo nanti para peternak babi dan kita-kita ini,” tutup Ketum DPP Horas Bangso Batak ini.
reporter | Jeremi Taran
