Gubsu Edy Rahmayadi: PT Inalum tak Bayar Utang akan Dicari Win-Win Solution

Utang PT Inalum
Advertisement

topmetro.news – Utang PT Inalum (Indonesia Asahan Alumunium) yang merupakan BUMN pertama dan terbesar di Indonesia, sebesar Rp2,3 triliun, sampai saat ini belum dibayar ke Pemprov Sumut. Oleh karenanya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi akan mencarikan solusinya.

“Kan harus ada win-win solution. Jadi meski Pemprovsu menang dan secara sah di mata hukum menang telak dari PT Inalum, maka mau tak kau harus dicari jalan keluarnya untuk ke depan. Dan dalam waktu dekat ini PT Inalum akan bertemu dengan Pemprovsu,” ujar Edy Rahmayadi kepada wartawan, Selasa(21/1/2020).

Disebutkan Edy Rahmayadi, PT Inalum yang bergerak di bidang peleburan aluminimum, tak sanggup membayar utang atas Pajak Air Permukaan (PAP), sebesar Rp2.3 triliun ke Pemprovsu.

Mengatasi hal ini, Edy Rahmayadi, sebelumnya telah bertemu dan berbicara dengan Direksi PT Inalum (Persero) menyangkut hal itu. Namun sayang, pertemuan yang berlangsung di Jakarta belum lama ini, belum membuahkan hasil.

Keuangan Inalum

Pihak PT Inalum, sebut Gubsu Edy Rahmayadi, tidak sanggup membayar hutang tersebut. Pada pertemuan itu, pihak Inalum terang-terangan soal ketidaksanggupan mereka membayar hutang itu. Bahkan Pemprovsu dipersilahkan untuk menilai langsung kinerja keuangan Inalum.

Dengan situasi itu, Gubsu Edy bisa memahami kondisi keuangan Inalum. Namun di sisi lain, pembayaran hutang tersebut sangat penting, untuk membiayai program pembangunan Sumut, yang sebelumnya sudah dianggarkan di APBD 2019. Lalu apa solusinya? Gubsu Edy Rahmayadi mengisyaratkan, akan adanya win-win solution. Namun perihal itu, Gubsu mengaku masih harus mendiskusikannya

Sebagaimana diketahui, PT Inalum kalah dalam gugatan sengketa nilai Pajak Air Permukaan (PAP), kepada Pemprovsu. Pengadilan Pajak Jakarta dalam amar putusannya, Selasa (2/10/2018) dua tahun lalu tidak dapat menerima permohonan banding PT Inalum tersebut. Atas putusan ini, maka Inalum diwajibkan membayar pajak terutang kepada Pemprovsu.

Majelis hakim diketuai Bambang Basuki, Hakim Anggota Ali Hakim dan Yohanes Silverius Winoto menyatakan menolak gugatan perhitungan PAP yang digunakan PT Inalum, harus menggunakan tarif khusus untuk BUMN. PAP merupakan jenis pajak provinsi, yang dikenakan atas penggambilan/pemanfaatan air permukaan.

Ketentuan tentang PAP ini, diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian diatur dalam Perda Sumut No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Sengketa PAP ini terjadi, berawal dari terdapatnya perbedaan pola perhitungan, antara versi hitungan Pemprovsu dengan versi hitungan PT Inalum. Pemprovsu menghitung PAP PT Inalum dengan menggunakan tarif Wajib Pajak Golongan Industri. Sedangkan PT Inalum menggunakan tarif khusus untuk BUMN.

reporter | Erris JN

 97 total views,  1 views today

Advertisement

Related posts

Leave a Comment