topmetro.news – Pemprov Sumut menghibahkan aset berupa tanah dan bangunan ke Pemko Tebingtinggi. Untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara pemerintahan dan fasilitas umum lainnya. Serah terima berita acara langsung diberikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (17/6/2020).
Aset tersebut terdiri atas dua bidang tanah bangunan kantor pemerintah di Jalan Rumah Sakit Umum seluas 15.690 meterpersegi dan 419 meterpersegi. Satu bidang tanah bangunan kantor pemerintah di Jalan FL Tobing seluas 200 meterpersegi. Kemudian dua gedung kantor permanen di Jalan Rumah Sakit seluas 127 meterpersegi dan 1.565 meterpersegi. Serta satu gedung kantor permanen di Jalan FL Tobing seluas 200 meterpersegi.
Hadir menyaksikan penyerahan itu, anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprov Sumut M Fitriyus, Kadis Sosial Sumut Rajali, dan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Ismael Sinaga.
Penyerahan hibah tertuang dalam penetapan Keputusan Gubernur No. 188.44/199/KPTS/2020 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Kota Tebingtinggi. Sebelumnya aset tersebut tercatat pada Dinas Sosial Sumut. “Untuk dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara pemerintahan dan fasilitas umum lainnya di Tebingtinggi,” ucap Edy Rahmayadi.
Apresiasi Walikota Tebingtinggi
Walikota Tebinggitinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih pada Pemprov Sumut yang telah mengalihkan pengelolaan aset tanah dan bangunan tersebut. Tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanganan Covid-19 sebagai tempat karantina para pekerja yang datang dari luar negeri atau dari luar daerah yang memasuki Kota Tebingtinggi.
“Kemarin dan sampai hari ini masih di dalam ebih kurang 32 orang yang kita rawat isolasi. Karena mereka bekerja dari luar yang akan bekerja di Tebingtinggi di bidang konstruksi,” katanya.
Selain itu, menurut Umar, akan digunakan sebagai tempat badan pembinaan dan pelatihan para pegawai ataupun para pencari kerja. “Ini kita gunakan setelah wabah Covid-19 selesai,” katanya.
Plt Kepala BPKAD Sumut Ismael Sinaga mengatakan, penyerahan hibah tersebut dilakukan atas dasar efektifitas pemanfaatan aset. Pemko Tebingtinggi sudah satu tahun menggunakan aset tersebut sebagai ‘training centre’. “Dinas Sosial Sumut tidak keberatan jika itu dihibahkan kepada Pemko Tebingtinggi. Dalam hal ini juga walikota telah bersurat kepada Pemprov Sumut meminta agar dihibahkan. Jadi ini atas dasar efektifitas pemanfaatan aset,” kata Ismael.
Menurut Ismael, Gubernur setuju diserahkan lantaran untuk kepentingan masyarakat. Apalagi aset tersebut bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kota Tebingtinggi. “Untuk itu, sekat-sekat birokrasi jangan menghalangi pemanfaatan aset itu, misalnya untuk pemeliharaan aset. Karena bukan aset pemko, maka walikota kesulitan menganggarkannya. Sementara lokasi itu sangat penting untuk ‘training centre’ apalagi kita dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Ismael.
Segera Proses Administrasi
Pemko Tebingtinggi diharapkan segera memproses administrasinya lebih lanjut. Mulai dari penetapan penanggungjawab aset hingga pencatatan aset. “Penetapan penanggungjawab aset, apakah di sekretariat atau OPD teknis, itu terpulang di walikota. Kita harap aset ini segera dicatatkan di KIB A Kota Tebingtinggi supaya aset ini bisa diamankan dan betul-betul bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” lanjut Ismael.
Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara yang menyaksikan penyerahan tersebut mengatakan, hal ini merupakan contoh yang baik dalam koordinasi antar lembaga pemerintahan. “Adanya koordinasi yang baik. Kalau antara negara dengan negara, ya sudah jangan terlalu banyak mempersoalkan. Karena ego kewilayahan formal yang dominan dapat menghambat proses pembangunan. Kalau yang dicontohkan ini adalah hubungan yang baik,” ucap Dedi.
Dedi pun mengajak kepala daerah lain untuk meniru hal yang dicontohkan Gubernur Sumut. Menurutnya kemaslahatan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan ditunjang dari koordinasi antar lembaga pemerintah.
reporter | Erris JN
