topmetro.news – Ketua Umum Relawan Indonesia Kerja (RIK) Sahat Simatupang, Minggu (6/9/2020), mempertanyakan ‘nasib’ kasus dugaan korupsi di Dinas TPH (Tanaman Pangan dan Hortikultura) Sumut, yang lebih satu semester dalam pengusutan Kejati Sumut.
Sejumlah staf dan Kadis TPH Sumut beberapa waktu lalu pernah memberikan keterangannya. Namun sayangnya publik belum juga mendapatkan ‘asupan’ informasi lanjutan tentang ‘nasib’ pengusutan kasusnya.
“Progress pemeriksaannya sudah sejauh apa perlu kita awasi. Sebab kasus dugaan korupsi ini kalau tidak tuntas akan mempengaruhi program swasembada bawang Sumut,” kata Sahat Simatupang.
Menurut orang berpengaruh Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin itu, upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan. Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mendapat kepercayaan rakyat.
‘Nasib’ pengusutan kasus dugaan korupsi yang sedang berproses tersebut, imbuhnya, sama–sama dalam penantian oleh banyak pihak. Termasuk Kementerian Pertanian, khususnya pada mata anggaran bantuan pengembangan bawang merah, aneka cabai, bawang putih untuk Sumut, yang bersumber dari APBN.
“Kelanjutan pemeriksaannya seperti apa perlu sama-sama kita awasi,” katanya.
Apalagi menurutnya, bisa saja hasil pemeriksaan itu akan mempengaruhi peluang pejabat pada instansi itu yang kemungkinan menjadi pelaksana tugas (plt) bupati pada daerah yang akan menggelar Pilkada.
“Jangan setelah dilantik jadi plt bupati kasus ini kembali muncul,” kata mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Jokowi–Ma’ruf Amin itu.
Swasembada Bawang
Keinginan Pemerintah Provinsi Sumut untuk swasembada bawang, menurutnya, harus mendapat dukungan. Informasi lainnya, kebutuhan bawang merah untuk Sumut sebesar 43.000 ton per tahun. Sementara saat ini masih 41 persen atau sekitar 18.000 ton yang bisa terpenuhi.
Kemudian, bawang putih yang bisa terpenuhi masih sekira 900 ton dari kebutuhan sebesar 27.000 ton. Kekurangan pasokan bawang merah tertutupi dari Kabupaten Brebes Jateng maupun daerah lainnya seputaran Jawa Timur. Sedangkan kebutuhan bawang putih masih impor dari Cina.
“Jangan dikira Menteri Pertanian tidak mengetahui kalau ada bantuan yang diselewengkan,” urainya.
Namun kalau memang tidak cukup bukti, mak Kejati Sumut hendaknya menutup kasus itu. Sebaliknya kalau cukup bukti tentu penyelidikan dan penyidikan kasus ini harus berlanjut ke pengadilan tipikor. Demikian papar wartawan senior Majalah Tempo Sahat Simatupang.
Sementara itu salah seorang pejabat pada Bidang Intelijen Kejati Sumut yang coba dikonfirmasi lewat sambungan pesan WhatsApp (WA) tentang ada tidaknya kemungkinan kasus dugaan korupsi di TPH Sumut ditingkatkan ke tahapan penyidikan (dik) atau tidak, belum bisa memberikan komentar lebih jauh.
“Informasi dari mana, Bang? Besok saya Cek,” kata Dwi Setyo Budi Utomo dalam pesan singkatnya.
reporter | Robert Siregar
