topmetro.news – Hasil laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, sebanyak 72.000 pemilih di 33 kabupaten/kota di Sumut masih belum terdata atau bermasalah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.
Guna mengakomodir warga negara agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya, KPU Pusat mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di seluruh penyelenggara pemilu di tanah air. Baik KPU tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Ketua KPU Sumut Yulhasni bersama komisioner KPU kabupaten/kota berikut stakeholder seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut, Rabu (17/10/2018), secara simbolis membuka pencanangan GMPH di halaman sekretariat Jalan Perintis Kemerdakaan Medan. Hadir Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rachmawati Rasahan, partai politik, unsur Disdukcapil, Badan Kesbang Linmas, kejaksaan dan kepolisian,
Menurut Yulhasni, pihaknya masih berusaha memetakan kasus masih bermasalahnya 72.000 pemilih tersebut.
BACA JUGA: Agenda Go to Campus: KPU Sumut Sambangi UIN Sumut
Problem Daftar Pemilih Tetap
Belum jelas apakah terkait dengan tiga kategori. Pertama, punya hak pilih tetapi belum masuk ke dalam DPT. Kedua, masuk dalam DPT tetapi sudah pindah domisili, meninggal atau yang lainnya. Ketiga, masuk dalam DPT tetapi terdapat kekeliruan pendataan.
“Melalui pencangan GMPH hingga 28 Oktober 2018 mendatang kita harapkan masalah ini bisa diselesaikanakan sebelum DPT secara nasional ditetapkan KPU Pusat,” kata Yulhasni.
Secara terpisah Ketua KPU Kota Medan Agussyah Damanik menyebutkan, sejak awal Oktober pihaknya sudah mendirikan posko yang tersebar di 151 kelurahan yakni di kantor PPS. Lalu 21 kecamatan di kantor PPK dan satu lagi di Kantor KPU Medan.
“Di posko-posko tersebut warga yang ingin mendapatkan informasi tentang kepastian hak pilihnya bisa datang dan mengeceknya langsung,” urai Agussyah.
Namun sayangnya partisipadi aktif masyarakat dan juga parpol masih relatif minim untuk mendatangi posko yang telah disediakan guna mengecek data pemilih.
Sementara Kepala Badan Kesbangpolinmas Sumut Suriadi Bahar menyatakan dukungan pihaknya terhadap pelaksanaan GMPH. Termasuk koordinasi lintas sektoral dengan Disdukcapil Sumut dan institusi lainnya. (TM-ROBERTS)
