KUHP tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Walaupun Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan DPR menjadi UU KUHP, khusus untuk pelaksanaan kemerdekaan pers tetap hanya akan mengikuti dan patuh terhadap UU Pers No 40 Tahun 1999

topmetro.news – Walaupun Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan DPR menjadi UU KUHP, khusus untuk pelaksanaan kemerdekaan pers tetap hanya akan mengikuti dan patuh terhadap UU Pers No 40 Tahun 1999. Oleb sebab itu, KUHP tidak berlaku dalam ruang lingkup mekanisme dan pelaksanaan kemerdekaan pers Demikian penegasan pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik, Wina Armada,…

Read More

SMSI Kecewa, 19 Pasal RKUHP yang Diusulkan Hanya 2 Diakomodir Pemerintah

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 2000 pengusaha pers online, merasa kecewa karena pemerintah hanya mengakomodir dua dari 19 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) usulan Dewan Pers dan para konstituennya.

topmetro.news – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 2.000 pengusaha pers online, merasa kecewa karena pemerintah hanya mengakomodir dua dari 19 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) usulan Dewan Pers dan para konstituennya. Ketua Bidang Hukum Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat Makali Kumar SH menyampaikan kekecewaan tersebut, Sabtu (29/10/2022). Pers bersama konstituennya, termasuk Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)…

Read More