topmetro.news – DPRD Medan telah menyelesaikan pembahasan 10 dari 28 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan untuk dibahas pada tahun 2021. Ke-10 ranperda itu telah setuju oleh bersama melalui rapat paripurna. Hal itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti sampaikan di DPRD Kota Medan, Senin (3/1/2021). “Dari 28 ranperda, 10 yang sudah siap dan ada…
Read More
topmetro.news – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH dan Ketua DPRD Karo mensahkan dua ranperda menjadi perda di masa pandemi Covid-19. Antara lain, Ranperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Pemberian Nomor Bangunan. Serta Ranperda tentang Pengelolaan Sampah. Pengesahan dua ranperda menjadi perda ini dilaksanajan pada rapat paripurna DPRD Karo yang dipimpin Ketua Dewan Iriani Br Tarigan. Dihadiri…
Read More
topmetro.news – Perda Kawasan tanpa Rokok yang telah ditetapkan Pemkab Tapanuli Utara pada pertengahan Desember tahun 2019 lalu, mulai diberlakukan penerapanya di kantor-kantor pemerintah. Hari ini, Rabu (8/1/2020), Bupati Taput Drs Nikson Nababan MSi pun mulai mengecek satu per satu unit-unit kerja yang berada di kantor bupati, yang terletak di jalan Suprapto,Tarutung. Hampir satu jam, orang nomor satu di pemkab…
Read More
topmetro.news – Pemkab Tapanuli Utara menyodorkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) yakni Ranperda Kawasan tanpa Rokok dan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2018-2019 ke pihak legislatif. Nota pengantar ranperda disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Taput, Jumat (13/12/2019). Rapat dipimpin Ketua Ir Poltak Pakpahan berserta Wakil ketua Ir Reguel Simanjuntak dan Fatimah Hutabarat. Kawasan Bebas Rokok Eksekutif mengatakan, usulan…
Read More
topmetro.news – Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan mengkhawatirkan, pencabutan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 Tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan disalahartikan kalangan perusahaan yang justru mengindahkan ketentuan yang berlaku, terkait izin gangguan. Bisa saja mereka menganggap ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. “Oleh karena itulah, kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat berharap dengan pencabutan ini harus ada langkah kongkrit dari Pemerintah…
Read More