topmetro.news – Bupati dan DPRD Samosir menyetujui pengesahan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah menjadi perda. Persetujuan bersama berlangsung dengan penandatanganan oleh Bupati Samosir Vandiko T Gultom bersama Ketua DPRD Sorta E Siahaan. Juga, Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon dan Pantas M Sinaga. Rapat berlangsung, di Gedung DPRD Samosir, Rabu (8/11/2023), dipimpin Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon dan Pantas M Sinaga.…
Read More
topmetro.news – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok. Perda tersebut harapannya mampu melindungi masyarakat yang tidak merokok menjadi perokok pasif dan mengurangi perokok aktif. Kebiasaan masyarakat Sumut merokok cukup lama menjadi perhatian Edy Rahmayadi, setelah dia berhenti total merokok di tahun 2005. Padahal sebelumnya, menurut pengakuan Edy Rahmayadi, ia bisa menghabiskan rokok…
Read More
topmetro.news – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut saat ini telah mempersiapkan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang disabilitas. Perda ini bertujuan menjamin, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sampaikan hal tersebut dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Sosial Sumut Basarin Yunus Tanjung pada acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus…
Read More
topmetro.news – Wakil Bupati Serdang Bedagai H Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP menghadiri rapat paripurna DPRD Sergai. Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Kamis (15/11/2022). Rapat beragendakan Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sergai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023. Kemudian, penyampaian Ranperda tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Ranperda tentang Pembendukan Produk Hukum Daerah.…
Read More
topmetro.news – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut dianggap kurang bijak atas keberatan terhadap ranperda intergarasi budi daya sapi dengan kebun kelapa sawit. Sebelumnya, GAPKI Sumut secara tertulis dengan Nomor Surat 005/I/GSU/2022 menyampaikan keberatan atas judul dan isi pada ranperda intergarasi budi daya sapi dengan kebun kelapa sawit. Menanggapi hal itu, Ketua DPD Gerindra Sumut H Gus Irawan Pasaribu…
Read More
topmetro.news – DPRD Medan telah menyelesaikan pembahasan 10 dari 28 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan untuk dibahas pada tahun 2021. Ke-10 ranperda itu telah setuju oleh bersama melalui rapat paripurna. Hal itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti sampaikan di DPRD Kota Medan, Senin (3/1/2021). “Dari 28 ranperda, 10 yang sudah siap dan ada…
Read More
topmetro.news – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH dan Ketua DPRD Karo mensahkan dua ranperda menjadi perda di masa pandemi Covid-19. Antara lain, Ranperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Pemberian Nomor Bangunan. Serta Ranperda tentang Pengelolaan Sampah. Pengesahan dua ranperda menjadi perda ini dilaksanajan pada rapat paripurna DPRD Karo yang dipimpin Ketua Dewan Iriani Br Tarigan. Dihadiri…
Read More
topmetro.news – Perda Kawasan tanpa Rokok yang telah ditetapkan Pemkab Tapanuli Utara pada pertengahan Desember tahun 2019 lalu, mulai diberlakukan penerapanya di kantor-kantor pemerintah. Hari ini, Rabu (8/1/2020), Bupati Taput Drs Nikson Nababan MSi pun mulai mengecek satu per satu unit-unit kerja yang berada di kantor bupati, yang terletak di jalan Suprapto,Tarutung. Hampir satu jam, orang nomor satu di pemkab…
Read More
topmetro.news – Pemkab Tapanuli Utara menyodorkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) yakni Ranperda Kawasan tanpa Rokok dan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2018-2019 ke pihak legislatif. Nota pengantar ranperda disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Taput, Jumat (13/12/2019). Rapat dipimpin Ketua Ir Poltak Pakpahan berserta Wakil ketua Ir Reguel Simanjuntak dan Fatimah Hutabarat. Kawasan Bebas Rokok Eksekutif mengatakan, usulan…
Read More
topmetro.news – Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan mengkhawatirkan, pencabutan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 Tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan disalahartikan kalangan perusahaan yang justru mengindahkan ketentuan yang berlaku, terkait izin gangguan. Bisa saja mereka menganggap ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. “Oleh karena itulah, kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat berharap dengan pencabutan ini harus ada langkah kongkrit dari Pemerintah…
Read More