perda Archives - Laman 3 dari 3

Setelah Perda APBD TA 2023 Disahkan, Pemkab Sergai Sampaikan 2 Ranperda Terkait Kesehatan dan Hukum

16 November 2022 SIMBOLON RADJA P

Wakil Bupati Serdang Bedagai H Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP menghadiri rapat paripurna DPRD Sergai. Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Kamis (15/11/2022).

topmetro.news – Wakil Bupati Serdang Bedagai H Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP menghadiri rapat paripurna DPRD Sergai. Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Kamis (15/11/2022). Rapat beragendakan Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sergai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023. Kemudian, penyampaian Ranperda tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Ranperda tentang Pembendukan Produk Hukum Daerah.…

GAPKI jangan Hanya Pikirkan Keuntungan Korporasi Besar Sawit

20 Juli 2022 SIMBOLON RADJA P

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut dianggap kurang bijak atas keberatan terhadap ranperda intergarasi budi daya sapi dengan kebun kelapa sawit.

topmetro.news – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut dianggap kurang bijak atas keberatan terhadap ranperda intergarasi budi daya sapi dengan kebun kelapa sawit. Sebelumnya, GAPKI Sumut secara tertulis dengan Nomor Surat 005/I/GSU/2022 menyampaikan keberatan atas judul dan isi pada ranperda intergarasi budi daya sapi dengan kebun kelapa sawit. Menanggapi hal itu, Ketua DPD Gerindra Sumut H Gus Irawan Pasaribu…

2021, DPRD Medan Selesaikan Pembahasan 10 Ranperda Jadi Perda

4 Januari 20224 Januari 2022 tria sitinjak

topmetro.news – DPRD Medan telah menyelesaikan pembahasan 10 dari 28 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan untuk dibahas pada tahun 2021. Ke-10 ranperda itu telah setuju oleh bersama melalui rapat paripurna. Hal itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti sampaikan di DPRD Kota Medan, Senin (3/1/2021). “Dari 28 ranperda, 10 yang sudah siap dan ada…

Bupati dan DRPD Karo Sahkan Dua Perda di Masa Pandemi Covid-19

15 Juli 202015 Juli 2020 SIMBOLON RADJA P

topmetro.news – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH dan Ketua DPRD Karo mensahkan dua ranperda menjadi perda di masa pandemi Covid-19. Antara lain, Ranperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Pemberian Nomor Bangunan. Serta Ranperda tentang Pengelolaan Sampah. Pengesahan dua ranperda menjadi perda ini dilaksanajan pada rapat paripurna DPRD Karo yang dipimpin Ketua Dewan Iriani Br Tarigan. Dihadiri…

Perda Kawasan tanpa Rokok Mulai Diberlakukan

8 Januari 2020 SIMBOLON RADJA P

topmetro.news – Perda Kawasan tanpa Rokok yang telah ditetapkan Pemkab Tapanuli Utara pada pertengahan Desember tahun 2019 lalu, mulai diberlakukan penerapanya di kantor-kantor pemerintah. Hari ini, Rabu (8/1/2020), Bupati Taput Drs Nikson Nababan MSi pun mulai mengecek satu per satu unit-unit kerja yang berada di kantor bupati, yang terletak di jalan Suprapto,Tarutung. Hampir satu jam, orang nomor satu di pemkab…

Pemerintah Sodorkan Perda Kawasan Bebas Rokok dan Pariwisata di Taput

13 Desember 2019 SIMBOLON RADJA P

topmetro.news – Pemkab Tapanuli Utara menyodorkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) yakni Ranperda Kawasan tanpa Rokok dan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2018-2019 ke pihak legislatif. Nota pengantar ranperda disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Taput, Jumat (13/12/2019). Rapat dipimpin Ketua Ir Poltak Pakpahan berserta Wakil ketua Ir Reguel Simanjuntak dan Fatimah Hutabarat. Kawasan Bebas Rokok Eksekutif mengatakan, usulan…

FPD DPRD Medan: Pencabutan Perda No 5/2016 Bisa Disalahartikan

29 Juli 2019 SIMBOLON RADJA P

topmetro.news – Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan mengkhawatirkan, pencabutan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 Tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan disalahartikan kalangan perusahaan yang justru mengindahkan ketentuan yang berlaku, terkait izin gangguan. Bisa saja mereka menganggap ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. “Oleh karena itulah, kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat berharap dengan pencabutan ini harus ada langkah kongkrit dari Pemerintah…