topmetro.news – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar memberikan penjelasan konkrit beberapa prihal rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020.
Beberapa prihal tersebut, kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut, dr Tuahman Fransiscus Purba yakni adanya laba ditahan sebesar Rp100 miliar oleh PT Bank Sumut. Di mana dana tersebut merupakan porsi pembagian deviden yang seharusnya diberikan kepada Pemprovsu.
Permintaan Fraksi Partai NasDem
Kemudian, lanjut Tuahman, soal pengalokasian biaya tidak terduga sebesar Rp1,5 triliun yang digunakan dalam percepatan penanganan Pandemi Corona Virus Diaseas 2019 (Covid 19) di Sumut yang diperuntukkan untuk bidang kesehatan, stimulus ekonomi, ketahanan pangan dan jaring pengamanan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid.
“Terkhusus bidang kesehatan, Fraksi NasDem mempertanyakan apakah didalamnya ada pengalokasian biaya untuk penambahan kuota pelayanan maupun fasilitas tes SWAB/PCR terutama di kabupaten/kota berzona merah yang tidak di Sumut,” ujarnya seraya menambahkan apakah ada strategi dalam menentukan rumah sakit tertentu sebagai RS khusus hanya untuk penanganan Covid dan RS khusus hanya untuk isolasi kasus suspek selayaknya rekomendasi dari WHO.
Tidak hanya itu, tambah Tuahman, Fraksi NasDem DPRD Sumut juga menyarankan kepada Gubsu Edy Rahmayadi untuk mengarahkan PT Bank Sumut untuk melaksanakan program bantuan pinjaman kredit kepada pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi di Sumut dengan Bunga ringan.
“Bila perlu disetarakan dengan besaran bunga kredit usaha rakyat (KUR) dengan program yang bernama Bina Mitra Usaha dan Lingkungan dengan tujuan membantu peningkatan khususnya di bidang ekonomi di Sumut akibat dampak Pandemi Covid 19 yang belum jelas kapan berakhirnya,” cetus Tuahman.
Tuahman juga mengungkapkan bahwa pihaknya meminta Edy Rahmayadi agar benar-benar serius dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja seluruh BUMD Sumut agar mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Terakhir kita mengingatkan kembali terkait janji kampanye Gubsu dan Wagubsu 2 tahun lalu yang berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dijajaran Pemprovsu.
“Jangan hanya sekedar ucapan semata. Gubsu dan Wagubsu perlu membuktikan komitmen tersebut karena selama dua tahun masa pemerintahan masih ditemukan berbagai kekurangan pada tata kelola, penggunaan dan realisasi APBD yang sudah digunakan,” pungkasnya.
Atas dasar tersebut, masih kata Tuahman, Fraksi NasDem DPRD Sumut meminta penjelasan konkrit Gubsu terkait beberapa yang dipertanyakan dalam sidang paripurna DPRD Sumut terkait Ranperda P APBD tahun 2020.
Penulis | Erris JN
