topmetro.news – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi membuka Rakorprov (Rapat Koordinasi Provinsi) TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Semester II Tahun 2020, Selasa (24/11/2020), bertempat Hotel Mikie Holiday, Desa Peceren Berastagi.
Sebanyak 23 kabupaten/kota se-Sumut hadir dalam acara tersebut.
Kegiatan itu sebagai bentuk koordinasi TPID Provinsi Sumut dengan TPID kabupaten/kota dalam rangka pengendalian inflasi. Dan mendiskusikan resiko yang akan datang serta berbagai kebijakan untuk mendukung pencapaian yang rendah dan stabil pada kisaran target nasional tiga persen. Atau lebih kurang dari 1 persen.
Di hadapan para bupati/walikota se-Sumut, Edy Rahmayadi meminta agar setiap daerah lebih fokus dan lebih peduli dalam pengendalian inflasi daerah. Apalagi situasi Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia dan Indonesia, tentunya berdampak kepada pergerakan ekonomi pada setiap daerah.
“Dalam tayangan slide ada anggaran APDB di 23 kabupaten/kota. Saya dikte untuk kebaikan dan perubahan. Gunakan anggaran dengan tepat sasaran dan dapat meningkatkan ekonomi seusai peran pemerintah provinsi dalam tim pengendalian inflasi daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Gubernur mengintruksikan bagi daerah yang masih minim surplus kebutuhan komoditas dalam mendongkrak pergerakan ekonomi, agar bupati/walikota, segera mengejar dinasnya dan rapatkan serta maksimalkan kinerjanya. “Jangan pernah menyerah seperti pecundang. Namun terus lah berjuang seperti sang juara meraih kesuksesan,” tandasnya.
Namun Edy menjelaskan, agar lebih selektif dalam penggunaan anggaran untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Ke depannya harus ada upaya ‘bottom up’ dari 23 kabupaten/kota ke Pemprov Sumut. Bukan provinsi yang ‘top down’ ke daerah.
Inflasi dan Pengendalian Harga
Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH mengungkapkan, pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harga. Tetapi juga harus terarah untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.
Terkelin menuturkan, dalam tayang slide, terlihat jelas TPID Karo cukup memuaskan. Karena dalam paparan Gubernur Sumut secara visual tersorot sesuai data anggaran APBD Karo Rp1,21 triliun. Realisasinya hingga Semester III pencapaian sampai Bulan September 2020, mampu membelanjakan 47,84 persen.
“Peningkatan itu secara signifikan dalam kebutuhan beras 100 persen, cabai merah 100 persen, cabai rawit 10 persen, bawang merah 100 persen, bawang putih 44 persen. Dan sisanya dipasok dari luar daerah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sebanyak 56 persen. Pemenuhan ini melalui KAD (Kerjasama Antar daerah),” terangnya.
Tapi dalam kebutuhan daging sapi /kerbau untuk Karo mencapai 74 persen. Sisanya 26 persen dari luar daerah. Daging kambing/domba 100 persen, daging ayam 82 persen sisanya dari luar daerah. Telur 10 persen sisanya 90 persen luar daerah. Sedangkan susu 34 persen, sisanya 64 persen dari luar daerah.
Melihat fakta ini, katanya, Pemkab Karo terus berupaya menyeimbangkan suplai dan demand (daya beli) masyarakat. Sehingga setiap OPD harus menyusun anggaran dana program padat karya, meningkatkan suplai dan demand masyarakat. Dengan seimbangnya suplai dan demand, maka harga akan terjaga dengan baik.
reporter | Rafael M Putra Pinem
