topmetro.news – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo melakukan publikasi dan sosialisasi dengan beberapa Komunitas, Instansi, Universitas dan Lembaga. “ Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital” tersebut berlangsung serentak secara Nasional tahun 2022″.
Demikian Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo menyampaikan dalam Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital, yang digelar secara daring di Bogor Jawa Barat, Kamis (26/11/2020).
Dipaparkan Mulyo Hadi Purnomo, transformasi teknologi siaran dari analog ke digital pada tahun 2022, akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Manfaat dari digitalisasi atau sering disebut migrasi tv digital akan berpengaruh pada kecepatan internet, yaitu akan lebih mudah dan cepat di akses.
Sosialisasi dan Publikasi
Artinya, dengan hadirnya digitalisasi penyiaran diharapkan diharapkan dapat membuka kesempatan penunaian hak informasi dan pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan. Hal ini dikarenakan implementasi digitalisasi memberikan prioritas pengembangan penyiaran di wilayah perbatasan yang juga diiringi dengan meluasnya jangkauan internet sebagai konsekuensi didapatnya digital deviden.
Lanjutnya, KPI sendiri menyambut baik rencana analog switch off (ASO) pada tahun 2022 mendatang, sebagai sebuah transformasi teknologi siaran yang akan memberi banyak manfaat bagi publik, khususnya di wilayah perbatasan yang merupakan beranda terdepan negara, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil.
Disebutkan Mulyo, meningkatnya akses informasi tentu akan membantu terjadinya peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
“Muara dari digitalisasi ini adalah meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mereka memenuhi kebutuhannya melalui informasi yang tersedia dari siaran luar negeri,” ujar Mulyo .
Lantaran sering menonton siaran televisi negara tetangga, lanjutnya, tak heran jika bahasa Malaysia dan mata uang ringgit jauh lebih populer di sana. Dengan digitalisasi penyiaran yang akan dimulai pada 2020, diharapkan kondisi seperti itu dapat ditanggulangi.
“Sehingga kita dapat menjaga Indonesia dengan sebenar-benarnya. Bukan saja dalam tataran ekonomi, tapi yang jauh lebih penting juga menjaga negeri ini dalam tataran budaya,” ujar Mulyo Hadi.
Keluhan lain yang dialami masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal dan perbatasan ialah masih banyak wilayah blank spot.
“Kami sangat berharap dan yakin bahwa BAKTI dan Kominfo berkomitmen membantu wilayah tersebut yang selama ini tidak dilirik oleh pengelola televisi,” ujarnya.
Tiadanya televisi yang terlibat di wilayah blank spot karena secara ekonomi wilayah itu tidak cukup menarik dan tidak cukup potensial, sehingga kemudian dilewatkan oleh televisi dalam pendirian tower antena.
KPI juga berharap dengan digitalisasi serta konsep yang diusung BAKTI dan Kominfo dapat menempatkan pemancar dan penguat antena televisi teresterial di BTS (base transceiver station) di wilayah blank spot. Hal ini akan semakin memperluas dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
Acara yang dipandu Ketua KPID Sumut Mutia Atiqah ini juga menghadirkan nara sumber Dirjen Penyiaran Komimfo Sukamto yang menyebutkan Konsekuensi lain dari penyiaran digital adalah semakin beragamnya konten siaran yang hadir ke tengah publik. Selain itu, kesempatan menghadirkan kebudayaan lokal dalam penyiaran juga terbuka semakin luas.
Hal ini dikarenakan digitalisasi membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku industri penyiaran. Jika selama ini ada keterbatasan frekuensi untuk kiprah industri dalam dunia penyiaran, dengan diterapkannya digitalisasi maka kanal-kanal frekuensi yang dapat digunakan menjadi lebih banyak.
KPI berharap, digitalisasi penyiaran ini dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan konten siaran yang edukatif dan informatif. Khusus untuk wilayah perbatasan, penyiaran digital ini diharapkan menjadi ruang untuk menyapa masyarakat di beranda terluar dari republik ini, ujarnya.
Sukamto juga menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan publikasi penyiaran digital ini digagas KPI bekerja sama dengan Kemenkominfo yang digelar secara daring berhasil meluncurkan secara resmi siaran perdana TV digital di beberapa wilayah perbatasan antar negara, seperti Nunukan (Kalimantan Utara), Batam (Kepulauan Riau), dan Jayapura (Papua).
Lanjutnya, terkait Jasa-jasa penyiaran sudah diatur secara nasionsal, demikian juga termasuk infrastruktur penyiaran yang masuk dari luar sudah mempunyai agremen antara negara-negara ASEAN.
”Aturan main dalam setiap penyiaran sudah tertuang dalam sebuah perjanjian antara Indonesia dengan negara ASEAN. Jadi semuanya mempunyai tahapan serta resolusi terhadap 4 negara yaitu Brunai Darusalam, Filipina, Indonesia dan Malaysia untuk bisa siaran,” ujar Sukamto sembari mengharapkan agar Sosialisai dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital ini bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan.
Sementara nara sumber lainnya seperti Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dan Anggota DPR RI Komisi I Junico Siahaan lebih mengedepankan tentang Undang -undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta menjaga keutuhan Nasional terkait Pancasila sebagai landasan Negara Indonesia.
Baik Mutya dan Junico Siahaan menyebutkan bahwa Komisi I DPR RI juga sudah mengagendakan sejumlah program terkait publikasi serta Menjaga Perbatasan melalui penyiaran televisi digital termasuk perubahan dan RPJM penyiaran Televisi Digiotal yang kini lagi trend.
Kegiatan sosilisasi ini diisi beberapa narasumber yaitu Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Viada Hafidz, anggota Komisi 1 DPR RI Junico BP Siahaan, Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo, Komisioner KPI Pusat Nunung Rodiyah, Dirut TVRI Iman Brotoseno, Koordinator Subdit Layanan Televisi Kominfo Sukamto. Acara ini pun di pandu langsung oleh Ketua KPID Sumut Mutia Atiqah.
Penulis | Erris JN
