topmetro.news – Terdapat tujuh pemerintah provinsi di tahun anggaran 2021 ini yang bakal menerapkan kebijakan keringanan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Adapun ketujuh pemprov tersebut antara lain DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Lampung, Bali, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau.
Lantas bagaimana dengan Pemprov Sumut? Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Achmad Fadly, wacana tersebut masih dalam pembahasan pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya.
“Masih dalam pembahasan,” katanya menjawab wartawan, Rabu (18/8/2021).
Dua tahun belakangan ini, yakni 2019 dan 2020, Pemprov Sumut memberlakukan kebijakan tersebut. Pada 2020, program pemutihan denda PKB dan BBNKB ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 45 Tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan melalui dua tahapan. Tahap pertama dimulai dari 19 Oktober 2020 dan tahap kedua berlangsung dari 16 November 2020 hingga Desember 2020.
Tujuannya, selain untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di sektor paling primadona untuk pemasukan pajak daerah Pemprovsu tersebut, juga agar menstimulus masyarakat membayar kewajibannya terlebih di masa sulit ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Dia singgung pembahasan yang saat ini sedang dilakukan tersebut arahnya bakal dilakukan lagi kebijakan serupa, Fadly kembali mengutarakan hal senada.
“Itu tadi masih dalam pembahasan,” pungkas Plt Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu itu.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Suriadi mengatakan, selama ini Pemprovsu memang mengandalkan sektor tersebut sebagai penopang PAD untuk dipakai baik dalam program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk Pemprovsu sendiri kebijakan yang dilakukan ini bukan sesuatu yang baru. Pemprovsu sering melakukannya dalam rangka mengejar PAD PKB dan BBNKB. Apalagi kebijakan ini dilakukan di masa Covid. Sudah barang tentu sangat membantu,” katanya.
Tahun lalu seingat dia, saat pandemi berlangsung, Pemprovsu juga melakukan kebijakan tersebut.
“Selama ini kan sumber utama PAD Pemprovsu dari PKB dan BBNPKB. Maka perlu usaha eksentifikasi dan penggalian sumber-sumber PAD potensial yang lain,” pungkasnya.
Penulis: Erris
