Topmetro.News – Elektabilitas Ridwan Kamil hingga kini masih bersaing. Menurut Lembaga survei Indikator yang mengeluarkan rilis terbaru, ihwal nama yang memiliki elektabilitas tinggi untuk pencalonan presiden 2024.
Nama-nama beken seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono dan Khofifah Indar Parawansa menjadi nama yang bercokol di jajaran tertinggi dalam survei nasional periode 30 Juli-4 Agustus 2021.
Berdasarkan paparan tertulis yang diterima, lembaga survei Indikator menyebutkan Prabowo Subianto menjadi nama dengan elektabilitas tertinggi dalam simulasi 10 nama. Sebanyak 27,8 persen responden memilih Prabowo sebagai calon presiden jika Pilpres digelar saat ini.
Pada posisi kedua adalah Ganjar Pranowo dengan angka keterpilihan 21,4 persen dan posisi ketiga adalah Anies Baswedan dengan suara dari 14,8 persen responden. Ridwan Kamil berada di posisi keempat dengan raihan suara 6,9 persen.
Kemudian di bawahnya ada Sandiaga Uno dengan raihan 6,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono sebanyak 5,9 persen, kemudian 3,2 persen responden memilih Khofifah Indar Parawansa.
Posisi Ridwan Kamil lebih stabil dari calon lainnya
Menurut pengamat politik Firman Manan, dari sejumlah survei yang dirilis dalam satu bulan terakhir menunjukan posisi Ridwan Kamil paling stabil dibanding tokoh lain. Menurutnya, responden survei melihat konsistensi kepala daerah dalam penanggulangan COVID-19 selama ini.
“Saya pikir salah satu faktor utama, karena kepala aerah terlihat apa yang dilakukan, apalagi ketika pandemi maka publik melihat apa sih yang dilakukan,” katanya ketika dihubungi wartawan, Jumat (27/8/2021).
Masih Berpeluang untuk Bersaing
Firman mengatakan jika bicara elektabilitas Ridwan Kamil yang masih berkutat di angka 5 persen, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dibanding tokoh lain.
“Satu soal kinerja, kedua bisa basis partai, tapi kan Kang Emil bukan orang partai. Pak Ganjar ada keuntungan karena ada basis masssa PDIP yang mendukung dia, kalau Kang Emil tidak punya,” ujarnya.
Dia menyebut, dengan kenyataan seperti itu, maka stabilitas elektabilitas Ridwan Kamil terbilang luar biasa mengingat tokoh-tokoh lain rata-rata berbasis partai politik. seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, AHY, Sandiaga Uno, Puan Maharani dan Airlangga.
“Cukup baik bisa bersaing dengan kompetitor yang kuat,” ujarnya.
Elektabilitas para gubernur
Di sisi lain, hasil survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center menunjukkan elektabilitas para gubernur baik di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masih tinggi dibandingkan tokoh partai politik.
Direktur Komunikasi Voxpopuli Research Center Achmad Subadja mengatakan, Figur kepala daerah menuai dukungan setelah Jokowi sukses menapaki tangga kekuasaan dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga duduk sebagai Presiden.
“Kemunculan Jokowi membuka jalan bagi kepala daerah lainnya. Di sisi lain, figur-figur yang berasal dari trah partai politik makin mendapat saingan,” ujarnya dikutip dari Antara.
Misalnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang kini posisinya tergeser oleh Ganjar dengan meraih elektabilitas 17,2 persen. Prabowo yang juga menjabat Menteri Pertahanan dibayang-bayangi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memperoleh elektabilitas 13,0 persen. Berikutnya, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno 8,1 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 6,2 persen.
BACA PULA | Edy Rahmayadi Ogah Ikuti Langkah Ridwan Kamil
Seperti diberitakan topmetro.news sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menolak untuk mengikuti langkah sejumlah kepala daerah lain menyurati pemerintah pusat untuk meneruskan aspirasi pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Alasannya, Sumut tidak sama dengan daerah lainnya.
“Karena ini Sumatera Utara, bukan Jawa Barat. Jawa Barat lain sama Sumatera Utara. Bahasanya saja sudah beda. Jadi ini soal seperti ini, bukan soal ikut-ikutan. Tapi bagaimana kita melindungi rakyat kita,” kata Edy Rahmayadi, Senin (12/10/2020) silam.
Sebelumnya, sejumlah kepada daerah, seperti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyurati pemerintah pusat terkait unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja Omnibus Law. Surat itu meneruskan aspirasi pendemo.
sumber\foto | idmtimes
reporter | jeremitaran
