topmetro.news – Warga Batu Sondat yang menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli) dalam permohonan pembuatan sertifikat program pemerintah, redistribusi tanah (redis) di BPN Mandailing Natal (Madina), minta agar tim monitoring dan evaluasi (monev) turun ke desa mereka.
Demikian permintaan salah seorang warga yang bermarga Nasution melalui topmetro.news, Kamis (24/2/2022). Sehingga bisa mengungkap jelas bagaimana proses mereka dalam mendapatkan sertifikat tanah dari program pemerintah tersebut.
“Saya mengharapkan tim monev dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara agar bertemu langsung dan berbicara dengan kami,” pungkasnya
Secara pribadi selaku korban atau pemohon dalam penertiban sertifikat, Nasution siap membuka atau menjelaskan semua bagaimana proses mereka mendapatkan sertifikat.
“Saya merupakan korban langsung. Dan saya juga sudah membayar sebesar Rp1,2 juta untuk satu sertifikat,” tegasnya kesal.
Lanjutnya, kemaren ia sempat mendengar informasi dari wartawan bahwa rencananya, Sabtu (19/2/2022) yang lalu, Tim Monev BPN Sumut akan menemui warga. Namun setelah mereka tunggu hingga saat ini, apa yang jadi rencana itu, belum juga terlaksana.
“Dugaan pungli dalam permohonan penertiban sertifikat tanah program pemerintah (redis) yang saya sampaikan ke abang-abang ini, masih yang terjadi di desa kami saja. Belum lagi adanya dugaan yang sama di desa-desa lain. Dan saya siap bertemu langsung dengan BPN Sumut bila mereka turun. Agar saya jelaskan semuanya,” tegasnya.
Ombudsman Sumut
\Sebelumnya, dari informasi yang didapat media melalui Ombudsman Perwakilan Propinsi Sumut, pihak BPN Madina sudah mengirimkan surat bantahan terkait pungli tersebut ke lembaga mereka.
“BPN Madina telah mengirimkan surat ke Kanwil BPN Sumut dengan tembusannya Ombudsman. Bahwa tidak ada pungli yang terjadi di BPN Madina. Surat itu saya terima kalau tak silap saya, Selasa atau Rabu kemarin,” akunya
Abyadi juga menyatakan jika memang hingga saat ini masyarakat di Madina masih mengeluhkan adanya pungli tersebut, alangkah baiknya masyarakat berani berbicara langsung.
“Kita sudah berkoordinasi kemarin dengan BPN Sumut. Dan mereka akan menurunkan tim monev ke desa itu. Hanya saja, karena jadwal kemarin kebetulan bentrok dengan kegiatan mereka jadi diundur,” jelasnya.
reporter | Jeffry Barata Lubis
