topmetro.news – Sempat divonis bebas secara dissenting opinion (berbeda pendapat) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Selasa malam (14/3/2023), berhasil membekuk Muhammad Khaidir Nasution. Penangkapan terhadap terpidana mantan Kepala Seksi Hak Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Mandailing Natal (Madina) 2008 – 2016 tersebut dibenarkan Kajati Sumut…
Read MoreTag: BPN Madina
Diduga tak Punya Legalitas Hukum, Izin Lokasi PTPN IV Sejak 2010 Mati
topmetro.news – Pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan nyata tidak memiliki legalitas hukum untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Madina. Demikian ditegaskan kuasa hukum masyarakat di Kecamatan Batahan, Ridwan Rangkuti SH MH kepada DPRD Madina dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PTPN IV beserta masyarakat dari Kecamatan Batahan. Senin (28/3/2022). Ridwan Rangkuti…
Read MoreTerkait Dugaan Pungli, Warga Minta BPN Sumut Turun ke Desa
topmetro.news – Warga Batu Sondat yang menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli) dalam permohonan pembuatan sertifikat program pemerintah, redistribusi tanah (redis) di BPN Mandailing Natal (Madina), minta agar tim monitoring dan evaluasi (monev) turun ke desa mereka. Demikian permintaan salah seorang warga yang bermarga Nasution melalui topmetro.news, Kamis (24/2/2022). Sehingga bisa mengungkap jelas bagaimana proses mereka dalam mendapatkan sertifikat tanah…
Read MoreIni Kata Ombudsman Sumut Terkait Dugaan Pungli Pembuatan Sertifikat Redis di BPN Madina
topmetro.news – Adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam kepengurusan sertifikat redistribusi tanah (Redis) yang merupakan program pemerintah guna membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), jadi perhatian dan menimbulkan pertanyaan Ombudsman Sumatera Utara (Sumut). Ketua Ombudsman Sumut Abyadi Siregar (foto), melalui topmetro.news, Senin (14/2/2022), via seluler mempertanyakan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Madina tentang informasi…
Read MoreBiaya Pengurusan Sertifikat Redis di Madina Rp1,2 Juta
topmetro.news – Warga Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan menjelaskan, untuk permohonan pengurusan Sertifikat Rediatribusi Tanah (Redis) yang mereka lakukan, mengeluarkan biaya sebesar Rp1,2 juta. Dan apabila warga tidak memberikan uang sebesar Rp1,2 juta tersebut, maka sertifikat tidak keluar. Padahal, Sertifikat Tanah Redis merupakan program pemerintah untuk masyarakat yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961. Demikian…
Read MoreKepala BPN Madina Bantah Pengurusan Program Redis Dipungut Biaya
topmetro.news – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mandailing Natal (Madina) Anita SH membantah keras adannya dilakukan pemungutan biaya dalam kepengurusan sertifikat tanah masyarakat yang masuk dalam program pemerintah Redistribusi tanah (Redis). “Untuk pembuatan sertifikat tanah program Redis tidak ada pungutan biaya, itu gratis” Ungkap beliau ketika Topmetro.News melakukan konfirmasi langsung dengan Kepala BPN Madina tersebut, Senin (7/2/2022), di ruang kerjanya.…
Read More