Terkait Kisruh Pengaman Ilegal, Sejumlah Rekanan Pertanyakan Netralitas Pokja Penyelenggara Tender di Langkat

Pokja

topmetro.news – Terkait dengan kisruh sejumlah oknum-oknum berpakaian preman yang melakukan aksi pencegatan dan pengusiran rekanan dari luar Kabupaten Langkat pada saat menghadiri undangan dari Pokja Pemilihan pada Kamis (10/11/2022) kemarin akhirnya menjadi pertanyaan mendasar oleh para rekanan lokal yang ada di Kabupaten Langkat dan rekanan luar daerah.

Pasalnya, keributan yang berlangsung terjadi persis di depan pintu Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Langkat.

“Tidak mungkin Panitia Pokja Pemilihan pada saat pelaksanaan pembuktian kualifikasi tidak mengetahui adanya upaya pencegahan rekanan luar yang masuk untuk menghadiri undangan dari Panitia yang dikirimkan melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dimana netralitas Panitia yang katanya kegiatan pembuktian klasifikasi berkas perusahaan rekanan yang mengikuti pelaksanaan tender melalui LPSE,” ujar para rekanan yang minta identitasnya tidak disebutkan dalam pemberitaan kepada Topmetro melalui layanan WhatsApp, Minggu (13/11/2022).

Menurut para rekanan lokal, sangat aneh jika Panitia Pokja pelaksanaan pembuktian kualifikasi mengatakan mereka tidak tau adanya kericuhan pada saat pembuktian kualifikasi.

“Bahkan selain nyaris baku hantam sesama rekanan perusahaan lokal serta rekanan luar Kabupaten Langkat juga berlangsung di dalam ruangan Pantia Pokja.

“Aneh memang, Panitia Penyelenggara mengatakan bahwa pihaknya melangsungkan pembuktian dan pemilihan kualifikasi perusahaan rekanan, tapi seperti ada yang mengendalikan. Buktinya, banyak oknum preman yang awalnya mengusir para rekanan lokal atau rekanan luar untuk ikut pembuktian berkas hanya karena rekanan yang dijaga oleh oknum preman takut berkas tendernya ditimpah oleh rekanan lain. Dimana netralitas dan adilnya?” ujar beberapa rekanan yang selama ini sudah memiliki pengalaman mengikuti tender di beberapa instansi jajaran Pemkab Langkat.

Mereka menyesalkan kebijakan Plt.Bupati Langkat yang sepertinya sengaja pergi Umroh pada saat proses pembuktian perusahaan ditayangkan.

“Mana tanggungjawab Pak Plt.Bupati Langkat? Sehingga terkesan terjadi pembiaran atas beberapa oknum rekanan yang memonopoli paket proyek meski proses tendernya dilaksanakan melui LPSE.

“Dengan adanya pencegatan dan pengusiran rekanan lain oleh oknum-oknum preman untuk meloloskan perusahaan masing-masing, itu berarti adanya arahan-arahan yang sudah dipersiapkan oleh Plt.Bupati, Kadis Perkim dan Plt.Kadis PUPR,” ujar mereka.

Reporter I Rudy Hartono

Related posts

Leave a Comment