topmetro.news – Kasus korupsi jalur kereta api yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikhawatirkan bisa menyebabkan suara Partai Demokrat di Sumatera Utara tidak maksimal. Alasannya, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Lokot Nasution sudah berstatus saksi dan bisa menjadi tersangka.
“Demokrat harus copot Lokot Nasution kalau mau aman suara Pemilu 2024 di Sumut. Jangan nanti Ketum AHY menyesal di belakangan hari,” ucap Deklarator Partai Demokrat Muhammad Yusuf Tambunan di Medan, Rabu (30/8/2023).
“Juru Bicara KPK Ali Fikti mengatakan, berkas perkara korupsi jalur kereta api yang melibatkan Lokot Nasution sudah P21. Status Lokot pun sudah menjadi saksi,” sambung Yusuf.
Jika berkas perkara sudah P21, artinya status saksi bisa meningkat menjadi tersangka. KPK, lanjut Yusuf, sepertinya menunggu fakta baru di persidangan untuk menetapkan status saksi Lokot Nasution menjadi tersangka korupsi jalur kereta api.
“Besar kemungkinan itu bisa terjadi. Kita tunggu saja reaksi dari KPK. Jika bebar itu dilakukan KPK, tak diragukan lagi suara Partai Demokrat di Sumut akan terjun bebas dari tahun 2019. Bisa lebih sedikit lagi dapat kursi di DPR,” kata Yusuf.
Selain kasus korupsi jalur kereta api yang menyebabkan Lokot Nasution menjadi saksi, para kader Partai Demokrat di Sumut, khususnya yang baru menjadi calon legislatif (caleg) akan terkena ‘mental’.
Secara psikologis, kata Yusuf, para caleg Partai Demokrat di Sumut khususnya, akan malu bersosialisasi ke masyarakat jika status Ketua DPD-nya menjadi tersangka.
“Secara otomatis itu akan terjadi pada caleg caleg yang baru, yang berharap banyak dari Lokot Nasution menjadi tandemnya mencari suara ke masyarakat. Apalagi tak adanya program dan konsep DPD Partai Demokrat Sumut untuk kerja kerja politik kepada para caleg. Hanya menunggu arahan saja dari DPP di Jakarta. Ya semakin galau lah caleg caleg baru itu. Hanya ‘incumbent’ masih kita yakini mampu mengatasi psikoligis politik tersebut,” terang Yusuf.
Plt Ketua PD Sumut
Mantan anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Demokrat Sumut 2022-2027 itu berharap Agus Harimurti Yudhouono segera bersikap untuk menyelamatkan suara partai di Sumatera Utara.
“AHY kan mantan militer. Taktis dan strategi pasti ia kuasai. Jika kondisi ini dibiarkan terjadi di Sumut, suara partai secara nasional pasti bisa terpengaruh hasilnya. Sumut ini salah satu lumbung suara terbesar. Bisa menurun lagi suara partai tahun 2024 nanti,” tandasnya.
“AHY bisa saja tunjuk siapa saja untuk menjadi Plt Ketua DPD penggantikan Lokot Nasution. Yang terpenting, Plt Ketuanya mengusai medan dan bisa bersinergi dengan 33 DPC PD kabupaten/kota di Sumut. Juga mau dan mampu mendengar serta menerima semua masukan demi kebesaran partai,” tutupnya.
sumber | RELIS
