topmetro.news – Fenomena yang terjadi di Pemkab Batubara pada akhir tahun 2023 terbilang aneh tapi nyata. Pasalnya sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mengeluhkan soal sulitnya pencairan keuangan dari BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) setempat. Terkait ini disebutkan oleh beberapa diantaranya, diakibatkan oleh sudah kosongnya Kas Daerah (Kasda) Pemkab Batubara.
Demikian Plt Sekretaris DPRD Batubara Izhar Fauzi SH ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Selasa (28/11/2023) lalu mengakui, terkait belum bisa dicairkannya dana rilis pemberitaan media unit liputan DPRD Batubara, lebih disebabkan sulitnya meng-input data SPJ dan SP2D ke sistem BKAD.
Bahkan Fauzi sempat mengungkap tentang belum cairnya sisa dana yang semestinya masuk dalam operasional sekretariat dan uang tunjangan lain-lain bagi dewan. Pengakuan Fauzi ini dibenarkan oleh Ir H Hakim MSi selaku Kepala BKAD Pemkab Batubara, Selasa (28/11/2023) dan bersambung diulang kembali pada Kamis (30/11/2023).
Hakim yang kala itu mengaku sedang berada di Kota Tebingtinggi padahal masih dalam waktu jam kerja menyatakan, bahwa memang sedang tidak ada uang. Senada kedua kepala OPD tersebut dengan kalimat yang sama menyebut, “macam tak tau aja cemana situasi sekarang ini”, pungkas mereka. Sebagai bukti kedua bahwa kasda Pemkab Batubara memang sedang kosong adalah soal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN non-guru dan tunjangan sertifikasi guru telat dan tertunda diterima.
Sedang di saat yang sama, perhelatan semarak HUT ke 17 Kabupaten Batubara yang digelar secara ugal-ugalan dengan biaya 1 miliar lebih. Badan Kesbang Linmaspol Pemkab Batubara sebagai Pelaksana Pengguna Anggaran (PPA), diduga kuat melakukan penghunjukkan langsung kepada pemilik CV APGL (singkatan) disinyalir punya salah seorang ketua ormas sebagai EO (event organizer) yang merancang dan mengatur rundown acara meski tanpa RAK dan RPKA yang jelas.
Rupanya diam-diam perayaan HUT ke-17 yang meriah, sangat berbanding terbalik dengan kondisi hati ASN setempat. Pasalnya meski sudah memasuki Bulan Desember 2023 yang sudah di penghujung tahun namun masih ada tiga bulan TPP tersisa yang belum dibayarkan kepada para ASN yang berdinas di Pemkab Batubara. Padahal masa jabatan Bupati Batubara Zahir sendiri akan berakhir pada 27 Desember 2023 mendatang.
Menurut keterangan salah seorang ASN non-guru, terakhir mereka menerima TPP Bulan September yang diterima pada akhir September 2023 lalu. Praktis TPP mulai Oktober hingga Desember 2023 tertunggak alias belum dicairkan hingga saat ini. “Terakhir kami terima akhir September,” jawab ASN tersebut di ujung telepon, Senin (11/12/2023).
Demikian pula tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan ketiga (periode Juli hingga September), menurut salah seorang guru yang minta identitasnya dirahasiakan baru dibayarkan pada 24 November silam. Sementara untuk triwulan keempat (periode Oktober hingga Desember) hingga saat ini belum diketahui kapan pencairannya.
Namun isu yang beredar menyebutkan TPP dan tunjangan sertifikasi akan dicairkan pada 22 Desember 2023 ini. Sementara dihubungi lewat teleponnya, Sekdakab Batubara Norma Deli membenarkan hal itu.
“Benar TPP yang telah dibayarkan baru hingga September sementara untuk Oktober akan segera dibayarkan. Sementara untuk November dan Desember kita tunggu hingga akhir bulan ini,” terangnya.
Sedangkan Kadis Pendidikan Batubara Adnan Haris yang dikonfirmasi lewat telepon terkait tertunggaknya pembayaran tunjangan sertifikasi guru tidak menampik. Adnan menyebut kendalanya hanya dalam proses dan tunjangan sertifikasi guru diusahakan cair sebelum akhir tahun ini.
reporter | Bimais Pasaribu
