topmetro.news – Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan inovasi dan profit bagi PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) bakal sia-sia.
Terlebih lagi dengan kondisi kredit macet ke Bank Mandiri sebesar Rp200 miliar yang sampai dua kali melakukan restrukturisasi. Sehingga ada kekhawatiran PT PSU tak mampu bayar kreditnya.
Oleh karena itu diminta Pj Gubsu Hassanudin mencopot Komut Asrul Masir Harahap karena dinilai tak mampu memperbaiki salah satu BUMD yang bisa menghasilkan PAD Sumut.
Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menegaskan hal ini kepada topmetro.news, Minggu (24/1/2024), terkait kinerja pejabat dan kredit macet PT PSU.
Papar Zeira Salim Ritonga, seharusnya PT PSU merupakan BUMD primadona bagi Pemprovsu dan bisa menghasilkan PAD. Di mana selama ini yang menjadi mesin uang itu hanya Bapenda saja. Akan tetapi dengan hadirnya PT PSU seyogianya bisa memberikan kontribusi bagi PAD Sumut.
Lanjut Zeira, untuk mengurus PT PSU itu tidaklah susah. Akan tetapi yang perlu adalah pemberian pupuk, serta pengawasan saja. “Nah. Tambah lagi dengan pinjaman kredit sebesar Rp200 miliar untuk kebutuhan PT PSU tentunya sudah lebih dari cukup,” tukas Zeira.
Ia menyebutkan lagi, sejak tahun 2012, sehubungan dengan pengajuan kredit PT PSU ke Bank Mandiri, seharusnya pada saat pergantian pejabat tahun 2019 ada pengontrolan terhadap pengelolaan keuangan PT PSU. Yang konon sampai saat ini ada dugaan tak pernah membeli pupuk.
“Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin PT PSU bisa menghasilkan sawit yang baik, jika pegawainya sampai saat ini hanya dibayar gaji sebesar 25 persen saja,” ucap Zeira.
Menyinggung tentang pembayaran kredit ke Bank Mandiri, kata Zeira, pihak PT PSU di bawah kendali Direktur Utama Agus Salim yang masuk akhir tahun 2022, sudah dua kali melakukan restrukturisasi. Kemudian melakukan pembayaran I sebesar Rp1,7 miliar per bulan, cicilan kedua Rp1,5 miliar per bulan. Dan untuk tahun 2023 Rp1,3 miliar per bulan.
Melihat angka-angka pembayaran, lanjut politisi PKB ini, ia yakin PT PSU sedang berada di ‘kursi pesakitan’. Apalagi untuk sekarang ini, pembayaran gaji dan pengelolaan kebun sudah tak terurus lagi karena ketiadaan pupuk dan tidak adanya uang.
“Sementara, pengelolaan keuangan sejak kredit Rp200 miliar sampai saat ini tidak jelas,” tukas Zeira lagi.
Masih ungkap Zeira, dari data yang ada, pada masa zaman Wagub Musa Rajekshah pernah mengingatkan agar jajaran Direksi dan Komisaris PT PSU untuk segera memperbaiki laporan keuangan, dan hasil restrukturisasi audit RUPS 2018. Keuntungan di 2019 didominasi hanya penjualan tanah untuk jalan tol.
Demikian juga dengan survei areal kebun mana yang bisa ‘replanting’ maupun perbaikan areal yang bisa tanam dan juga tidak. Jalan produksi juga harus dilihat mana yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan pabrik yang ada. Untuk tanaman baru jangan mendekati badan jalan, kata Zeira, sampai saat ini belum jelas.
Melihat kondisi PT PSU yang memprihatinkan ini, maka ia minta Pj Gubsu segera mencopot komut yang tidak maksimal bekerja.
penulis | Erris JN
