Soal Surat Fraksi Nusantara ke Pj Bupati Taput, JTP Bantah Langgar Kode Etik Dewan

Anggota DPRD Sumut, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat membantah dirinya melakukan pelanggaran etika dan tata tertib DPRD Sumut

topmetro.news – Anggota DPRD Sumut, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat membantah dirinya melakukan pelanggaran etika dan tata tertib DPRD Sumut, karena mengeluarkan surat atas nama Fraksi Nusantara untuk kepentingan Pilkada di Tapanuli Utara (Taput) 2024.

Politisi Partai Perindo ini mengatakan, fraksi boleh-boleh saja mengeluarkan surat kepada lembaga lain. Seperti surat undangan yang ia keluarkan kepada Pj Bupati Taput dalam acara jalan santai dan senam massal.

“Fraksi itu boleh mengeluarkan surat. Menurut saya boleh. Fraksi itu, kan gambaran kita anggota DPRD, antarlembaga juga selama ini kita gunakan. Misalnya melakukan reses, kita melakukan Wasbang, kita semua pakai fraksi kok, untuk undangan. Inik an undangan, bukan sebuah keputusan,” kata JTP saat dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).

JTP mengatakan, kegiatan yang dilakukan di Stadion Mini Serbaguna Tarutung pada Minggu 16 Juni 2024 adalah bentuk ucapan terima kasihnya kepada warga Taput yang telah memilihnya di Pemilihan Legislatif Februari lalu.

“DPR itu, kan lembaga politik. Artinya saya hanya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang saya baru terpilih kembali. Makanya saya lakukan lah olahraga bersama. Yang namanya saya berada di satu daerah, saya undang dong kepala daerahnya. Saya undang pemerintahannya. Kan tidak salah kalau saya mengundang. Saya mengundang, karena ini adalah acara anggota DPR,” ujarnya.

Klaim Ketua Fraksi

JTP juga merespon soal adanya anggapan kegiatan ini berhubungan dengan rencananya yang akan maju di Pilkada Taput 2024. Menurutnya, sah-sah saja ada orang yang berpikir demikian.

“Bisa saja mereka berpikir seperti itu. Tapi menurut saya ini tahapan calon juga belum ditetapkan. Siapa saja bisa berkeinginan menjadi seorang calon kepala daerah kan sah-sah saja. Tapi kan ini belum ada ditetapkan siapa jadi calon. Umbar-umbar senyum kepada masyarakat itu kan sah-sah saja,” ungkapnya.

Selain itu, JTP juga mengatakan, adanya perbedaan pendapat antara dirinya dengan Zeira Salim Ritonga mengenai surat itu tak menjadi masalah. Dia menyebutkan, dirinya juga masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut.

“Saya kan ketua fraksi sudah dua tahun. Dia (Zeira) kan minta ganti belum tentu, karena itu harus diparipurakan. Kami Fraksi Nusantara ada tiga partai Perindo, PKB, dan PPP,” ujarnya.

“PPP menginginkan saya jadi ketua, mereka dua orang, Perindo saya, PKB sendiri ada Pak Loso masih menginginkan saya. Artinya 4 lawan satu. Jadi saya pemenangnya,” sambungnya.

Langgar Tatib

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengatakan, secara etika, fraksi seharusnya tidak bisa mengeluarkan surat keluar. Karena Fraksi adalah perpanjangan partai di DPRD.

“Kalau lembaga luar mengatasnamakan DPRD, harus melalui pimpinan dewan, pimpinan dewanlah membuat surat keluar,” kata Zeira saat dikonfirmasi perihal surat itu, melalui telepon seluler, Senin (17/6/2024) malam.

Politisi PKB ini mengakui, bahwa soal kepemimpinan di Fraksi Nusantara memang sudah menjadi kesepakatan di antara tiga partai, yakni, Perindo, PKB dan PPP bergantian setiap tahunnya.

“Mau saya ataupun dia (JTP), kan kami sama-sama pimpinan, kan kami ketua sekretaris gantian setiap tahun, masalah persoalannya, mana bisa ketua tanda tangan tanpa ada sekretaris. Dari suratnya saja, redaksinya sudah salah itu, masak ketua aja yang teken, sekretarisnya mana,” sebutnya.

Lebih lanjut, Zeira menilai, secara prosedural surat yang dikeluarkan JTP sudah salah. Menurutnya, dalam aturan yang ada bila fraksi ada aspirasi, suratnya harus dari pimpinan DPRD.

Disinggung soal JPT yang akan maju di Pilkada Taput 2024, sehingga mengeluarkan surat yang di luar ketentuan, Zeira mengaku enggan mengomentari sekaitan dengan itu. Akan tetapi ia menilai langkah yang dilakukan JTP ini sudah melanggar etika dan tata tertib DPRD Sumut.

“Kalau saya tak mau masuk dalam perspektif itu. Tapi yang saya pelajari dalam tata tertib anggota dewan, fraksi itu tidak bisa menyampaikan surat secara langsung kelembaga lain, harus atas nama DPRD,” ungkapnya.

“Kalau ini dilakukan untuk apalagi ada Ketua DPRD, itukan pelanggaran etika dan tata tertiblah, redaksinya salah, menurut saya surat itu melanggar etika dan tata tertib DPRD Sumut,” pungkasnya.

penulis | Erris JN

Related posts

Leave a Comment