TOPMETRO.NEWS – Kebijakan anggaran tahun 2017 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Disiapkan dana sebesar Rp 1 triliun lebih untuk membangun jalan dan drainase di Medan.
“Kita masih menginginkan infrastruktur tetap masuk prioritas anggaran tahun 2018. Selain itu peioritas kesehatan dan pendidikan,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan Jumadi, Senin (30/10/2017).
Masih banyak titik jalan dan drainase di Medan yang masih harus diperbaiki. Selain itu, jalan dan drainase yang sudah dibangun pelu perawatan dan ditata menjadi lebih baik.
“Kalau sudah dibangun jalan dan drainasenya, kan perlu juga pembangunan trotoar untuk pejalan kaki, taman kota dan pulau jalan. Sehingga Medan menjadi tertata dengan baik,” katanya.
Pemko Medan sudah menganggarkan Rp 71 miliar untuk penerima bantuan iuran (PBI) kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Sampai sekarang, masih banyak masalah BPJS ini. Masih banyak masyarakat yang belum tercover BPJS,” katanya.
Menurutnya, dengan kemampuan APBD Medan diatas Rp 1 triliun, sangat memungkinkan mengcover kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III. Sebab, selain alokasi dari APBD Medan, juga ada dari APBD provinsi dan APBN.
“Dengan kemampuan anggaran kita, seharusnya masyarakat cukup dayang ke KTP saja berobat dan masuk tanggungan kelas III. Kalau masyakat yang mampu, kemungkinan sudah memiliki asuransi sendiri atau mandiri (iuran BPJS Kesehatan) kelas II dan kelas I,” katanya.
Pemko Medan tidak perlu khawatir jika masyarakat yang bukan penduduk Medan yang masuk dalam tanggungan. Sebab, dengan sisitem KTP elektronik, nomor induk kependudukamn hanyasatu kan?. jadi tercatat dimana alamat warga,” katanya.
Pengambilalihan kewenangan penyelenggaraan SMA/SMK sederajat oleh pemerintah provinsi membuat beban anggaran Medan untuk pendidikan lanjutan atas berkurang. Diharapkan APBD tahun 2018, program peningkatan pendidikan masyarakat dimaksimalkan di setiap tingkatan hingga SMP.
“Anggaran untuk SMA kan sudah berkurang jauh. Lebih baik anggaranya untuk membantu pendidikan tingkat SMP, SD dan di bawahnya.
“Memang tingkat SMP sekarang sudah digratiskan. Tapi masih ada juga pengutipan guru kepada murid. Seperti uang buku, uang ekstrakuklikuler dan lainnya. Jadi gratis itu benar- benar gratis. Tak ada lagi kutipan apapun,” katanya.
Peningkatan pendidikan tidak terlepas dai peran tenaga pendidik.
“Jangan diabaikan juga program-program kesejahteraan para guru,” katanya.(TM/04)
