TOPMETRO.NEWS – Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) menegaskan pengedar narkoba halal dihukum mati dan ditembak di tempat agar tidak merusak generasi penerus bangsa.
“Tidak ada tawar menawar lagi karena perilaku pengedar ini sudah tidak manusiawi. Kenapa kita cerita soal nilai-nilai kemanusiaan kalau perilaku mereka saja tidak manusiawi,” kata anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Hanafiah Harahap di Medan, Jumat (8/12/2017).
Hanafiah menuturkan, pengguna narkoba di Sumut saat ini sudah sangay mengkhawatirkan dengan peringkat terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, yakni mencapai 380 ribu orang.
“Dari 380 ribu itu hanya 10 ribu yang bisa direhabilitasi. Yang 370 ribu lagi bagaimana. Kan nggak mungkin masuk penjara semua,” kata Hanafiah.
Dikatakan Hanafiah, harus ada tindakan tegas pada pengedar narkoba karena efek narkoba dapat menyebabkan tindakan kejahatan lain.
“Karena tidak ada biaya menghidupi narkoba akhirnya mereka jadi begal, jadi pencuri, sudah jadi lingkaran setan ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, tambahnya, Ranperda narkoba mendesak disahkan. Saat ini Ranperda pembinaan dan penanggulangan bahaya narkoba masuk dalam Program Pemerintah Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Sumut 2018. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumut menargetkan Ranperda tersebut selesai tahun 2018.
“Sudah dua tahun gak selesai-selesai ini karena naskah akdemiknya gak clear dari Pemprov Sumut,” ujarnya.
Selain lambatnya naskah akademik dari Pemprov Sumut, menurut Hanafiah, lambatnya penyelesaian Ranperda tentang pembinaan dan penanggulangan bahaya narkoba juga karena tidak ada sinergi antara penegak hukum, pemerintah, BNN dan masyarakat.
“Kita harus dorong semua pihak untuk bertanggungjawab bersama-sama terhadap pencegahan narkoba. Jadi pencegahan bahaya narkoba itu harus dilaksanakan secara masif, gak bisa diserahkan pada pihak keamanan atau pemerintah saja.” pungkasnya. (erris)
