Banyak Kepala Daerah Korupsi, Wacana Pilkada Oleh DPRD Muncul

topmetro.news – Wacana pilkada oleh DPRD kembali muncul. Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi membuat wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke perwakilan atau legislatif kembali mengemuka.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini para kepala daerah banyak yang ditangkap KPK karena terjerat korupsi di antaranya Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Bupati Hulu Sungai Abdul Latif, hingga teranyar Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, dan Gubernur Jambi Zumi Zola.

PILKADA BERBIAYA TINGGI

Khusus untuk di Sumatera Utara saja sudah ada beberapa kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat kasus korupsi, antara lain dua mantan Gubsu yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho. Lalu ada mantan Walikota Medan serta beberapa bupati

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, banyaknya kepala daerah terlibat korupsi adalah karena pilkada berbiaya tinggi. Setelah terpilih, mereka berusaha mencari cara untuk menutup modal yang dipakai saat pilkada.

“Tentu ini memprihatinkan. Maka kemudian muncul usulan agar pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Lebih simpel dan murah meskipun tidak ada jaminan bakal bebas korupsi,” ujar Baidowi, Senin (5/2/2018).

BISA DILAKUKAN

Anggota DPR dari Fraksi PPP ini mengatakan, pilkada melalui DPRD seperti beberapa tahun lalu bisa dilakukan jika akar masalahnya memang karena biaya pilkada langsung yang mahal. Meski pilkada ke perwakilan tidak melibatkan masyarakat, tetapi menurut Baidowi, dalam amanat UUD tidak disebutkan pilkada langsung. Ada pun yang disebutkan hanya demokratis.

“Kalau alasannya masyarakat, maka ya seperti sekarang akan selalu berulang,” katanya.

Saat ini, kata dia, belum ada pembahasan dengan pemerintah terkait pilkada melalui DPRD. Namun wacana itu sudah muncul sejak lama. “Ke depan yang perlu ditingkatkan pembinaan pemerintah pusat maupun sosialisasi pencegahan korupsi dari KPK kepada kepala daerah,” pungkasnya.

Masalahnya, apakah wacana dimaksud akan bisa diterima masyarakat tanpa kecurigaan bahwa legislatif berniat ambil untung dari situasi ini? Sebab, masyarakat selama ini sudah ‘menikmati’ pelaksanaan pilkada langsung, terlepas dari baik buruk hasilnya. (TM-RED)

sumber: beritasatu.com

Related posts

Leave a Comment