topmetro.news – Perumnas Regional I menargetkan membangun 2.000 unit rumah subsidi tahun 2018. Pembangunan rumah murah itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dan orientasi pasar. Hal itu diungkapkan GM Perumnas Regional I, Sunanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi di Gedung DPRDSU, Rabu (7/2/2018).
Menurut Sunanto, pembangunan dapat dilakukan jika mengikuti kebutuhan masyarakat dan pasar. Tahun 2017, pembangunan rumah subsidi oleh Perumnas mencapai 1.800 unit.
“Jika pertanyaannya berapa anggaran, itu tergantung seberapa besar kebutuhan masyarakat dan orientasi pasar. Jika saya diminta membangun 500 unit, begitu konsumen bayar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bisa ajukan pembangunannya. Sekarang, ada tidak pasarnya. Berapa pun saya diminta membangun saya bangun,” ujarnya.
Pembangunan rumah subsidi itu diantaranya ada di Martubung sebanyak 1.120 unit dan beberapa lokasi lain yang telah ditandatangani MoU dengan beberapa mitra Perumnas.
Sunanto juga menyebutkan potensi di Martubung masih bisa menampung 3.500 unit. Selain di Martubung juga akan dibangun di Namorambe, Tg Uban (Batam) Tg Pinang dan lainnya.
Dia menambahkan jika ada permintaan pasar untuk membangun lebih dari 2.000 unit rumah, pihaknya akan siap membangun karena lahan dan anggaran untuk itu telah disiapkan.
Peran Perumnas
Anggota Komisi D lainnya, Sutrisno Pangaribuan mempertanyakan kurangnya peran Perumnas dalam membangun rumah subsidi, ia menilai perumnas kalah saing dengan pengembang swasta dalam membangun rumah tersebut. Sesuai target untuk membangun 2.000 rumah diharapkan bisa berjalan sesuai kebutuhan bagi masyarakat.
“Mereka (pengembang) bergerilya membangun rumah subsidi, kenapa Perumnas yang milik pemerintah malah tidak mengambil kesempatan itu untuk membangun lebih banyak rumah subsidi,” ungkapnya
Terkait rumah susun di Martubung II yang terkesan terlantar sampai saat ini, pihaknya meminta agar segera diselesaikan kepastian hukumnya.
“Jika mau dihibahkan, biar saya jual. Ketika lahan Perumnas di bangun Kementerian Perumahan lalu dihibahkan maka sudah ada kepastian hukum. Kalau tidak, legalitasnya belum jelas. Kalau bangunan mau diserahkan ke perumnas, apakah kita yang akan mengelolanya. Ini belum ada penyerahan secara resmi makanya saya minta bantu DPRD untuk mendorongnya,” ungkapnya.
Anggota DPRDSU, Leonard Samosir mengatakan mendukung perumnas agar proyek griya martubung dapat berjalan lancar dengan akan memanggil PLN dan PDAM terkait penyediaan sumber listrik dan air di kawasan tersebut dan bersinergi dengan komisi B.
Leo meminta agar Perumnas menjalin kerjasama dengan universitas dalam membangun asrama untuk mahasiswa karena banyak mahasiswa yang tidak sangguo membayar uang kos untuk tempat tinggal serta di sekolah-sekolah.
Sementara Samsyul Qadri Marpaung meminta agar fasilitas umum di dalam komplek perumnas seperti rumah ibadah dan lapangan umum dapat berjalan tanpa masalah. Ia mencontohkan masjid diperumnas Tanjung Balai yang dikelola BKM hendak menerima bantuan dari pemerintah bamun terkendala karena kurangnya kelengkapan berkas seperti naskah hibah dari pemilik awal yakni Perumnas.
“Sampai hari ini Perumnas tidak berikan ke BKM. Sehingga tidak bisa memohon bantuan pendanaan dari pemerintah. Bisa tidak diserahkan biar mereka (BKM) agar mereka punya pegangan,” ungkapnya.(Erris)
