topmetro.news – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengaku heran soal koalisi keumatan. Ia menilai umat tidak diperlukan untuk berkoalisi.
“Umat kok koalisi, umat tuh enggak koalisi,” ujar Said seraya tertawa, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).
Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bertemu Rizieq Shihab di Tanah Suci, Mekkah. Kemudian PKS menyusul bertemu mereka di Arab Saudi pada Selasa, 5 Juni malam.
Pada pertemuan tersebut Rizieq meminta kepada Prabowo, Amien Rais, dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri, politikus PKS Abu Bakar Alhabsy serta Juwaini agar segera berkoalisi menjelang Pilpres 2019. Tidak hanya Gerindra, PAN, dan PKS, Rizieq juga meminta agar partai Islam ikut berkoalisi.
Koalisi keumatan sendiri diidentikan dengan empat partai, yakni, PKS, Gerindra, PAN, dan PBB.
Etika Politik Agama
Selain mengenai koalisi keumatan, Said Aqil Siradj juga memberikan tanggapan terkait cara atau etika berpolitik yang menggunakan agama. Seperti halnya dalil-dalil ataupun pembagian zakat untuk mendompleng elektabilitas.
Menurut Said, organisasinya paling menolak jika agama dijadikan sebagai alat untuk berpolitik. Karena, kata dia, agama dilihat sebagai suatu yang murni, mulia dan suci, bukan untuk kepentingan sesaat.
“Nilai-nilai illahiyah, nilai-nilai Tuhan, jangan untuk kepentingan sesaat,” imbuh Said Aqil Siradj.
Demokrat Tolak Dikomandoi Riziek
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengungkapkan partainya mengurungkan niat untuk bergabung dengan Koalisi Keumatan setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bertemu dengan pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab di Tanah Suci.
“Orang-orang yang menyampaikan itu seolah-olah itu adalah komando Pak Habib Rizieq. Jadi kalau itu komando Rizieq ya Demokrat akan mengurungkan niat akan bergabung di sana,” ungkap Ferdinand, di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).
Sikap ini diambil karena partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin diidentikkan tunduk di bawah komando Rizieq. Ferdinand mengatakan, jika nantinya citra yang terbangun menjadi di bawah komando Rizieq, maka Partai Demokrat tidak akan menerimanya.
Namun, dia menegaskan partainya tetap menghormati posisi ulama, tidak terkecuali Rizieq. Menurut Ferdinand, mereka menempatkan ulama sebagai pembimbing dalam keseharian. Tetapi tidak untuk menentukan kemana arah politik Demokrat.
“Ulama kita tempatkan di khayangan lah, pembimbing lah. Kalau kita belok kiri harusnya ke kanan ditegor, eh salah. Nah itu kita menempatkan ulama disitu. Tetapi bukan untuk mementukan siapa kita dan kemana arah politik kita,” kata Ferdinand.
Ferdinand menyampaikan sikap yang diambil oleh partainya saat ini terhadap Koalisi Keumatan merupakan bentuk penggunaan hak SBY dalam memimpin partai. Tidak lupa dia mengatakan partainya tetap menghargai politik dari kubu yan berseberangan dengan mereka.
Selain itu Ferdinand juga membeberkan, bahwa sebelum pertemuan kedua tokoh parpol dari koalisi keumatan dengan Rizieq, Partai Gerindra merupakan parpol yang paling intens berbicara dengan partainya. Namun setelah terjadi pertemuan itu, diakui, mempengaruhi posisi poltik Demokrat.
“Tadinya bersama-sama kita ingin bersama Pak Prabowo. Ini kita agak injak rem nih,” ujarnya.
Poros Nusantara
Peristiwa itu juga memberikan dampak lain bagi Demokrat. Dikatakan oleh Ferdinand, ini menjadi alasan partainya akan membangun Poros Nusantara atau kerakyatan. “Dan kita akan serius bangun Poros Nusantara, ya sudah. Sekarang kita bantu-bantu rakyat dulu lah. Supaya rakyat lihat yang bantu dan peduli mereka siapa,” jelas dia.
Meskipun begitu, jika Prabowo dapat menjelaskan bahwa Koalisi Keumatan tidak di bawah komando Rizieq, menjadi mungkin komunikasi antar kedua partai terjalin intens kembali. “Oh kita akan menjalin komunikasi terus untuk berkoalisi dengan Gerindra dong,” ucap Ferdinand.
Karenanya, mengusung capres-cawapres Prabowo-Agus Harimurthi Yudhoyono pun bukan tidak mungkin dapat terjadi.
“Kalau diukur dari survei yang dilakukan internal dari Partai Demokrat, memang menjadi terkuat untuk mengalakan Pak Jokowi. Ini lah yang kita bangun terus,” imbuhnya. (TM-RED)
sumber: merdeka.com
