You are here
Utamakan Rasionalitas Saat Gunakan Hak Pilih Nasional 

Utamakan Rasionalitas Saat Gunakan Hak Pilih

topmetro.news – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengharapkan masyarakat menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih, serta penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah. Sedangkan KPK berharap masyarakat memilih kandidat yang berintegritas.

“Utamakan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih, karena yang dibutuhkan pemilih adalah pemimpin daerah yang mau melayani, bukan dilayani. Pemimpin yang mau mengayomi semua elemen masyarakat dan paling tahu apa yang dibutuhkan daerah dan masyarakatnya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Bamsoet berharap, pemilih bisa memanfaatkan masa tenang untuk menetapkan pilihan dengan pertimbangan yang matang. Berpikir jernih dan obyektif, sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam menggunakan hak pilih.

“Pilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti anggaran belanja dan pembangunan daerah atau APBD,” ungkapnya.

Bamsoet juga mengingatkan agar pemilih melihat realitas yang ada, dimana puluhan penghuni ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap. Fakta ini, hendaknya menjadi perhatian bagi pemilih di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

“Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari hal itu, dan berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama. Pilihlah kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum,” pungkasnya.

Calon Kepala Daerah Berintegritas

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat serius memperhatikan dengan teliti para calon kepala daerah yang akan dipilih pada 27 Juni 2018. KPK meminta masyarakat memilih para calon kepala daerah yang berintegritas. Selain itu, pada masa tenang seperti saat ini, KPK juga mengimbau agar masyarakat tidak menerima apapun ‎dari pasangan calon ataupun tim suksesnya.

‎”Pilih pemimpin yang berintegritas dan jangan mau dibeli suaranya,” tegas Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat dikonfirmasi, Senin (25/6/2018).

Syarief mengingatkan satu suara yang dipergunakan pemilih sangat menentukan nasib kota atau daerah selama lima tahun ke depan. Untuk itu, Syarief meminta agar masyarakat memilih pemimpin yang menjunjung tinggi integritas.

“Saya berharap kepada semua pemilih untuk mengingat bahwa tiga menit dalam TPS akan menentukan nasib pemerintahan selama 5 tahun,” katanya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang. Dikatakan, masa tenang ini bertujuan agar para kandidat mengevaluasi dan merenungi setiap janji yang telah disampaikan selama masa kampanye. Masa tenang, katanya, menjadi momentum bagi para kandidat untuk dapat menyiapkan diri jika menang maupun kalah.

“Kalau menang mulai susun rencana, sementara kalau kalah juga harus menerima secara elegan dengan asumsi KPU dan Bawaslu bekerja dengan baik,” katanya.

Jangan Ajak Masyarakat Transaksional

Untuk itu, Saut mengingatkan para kontestan pilkada untuk tidak menyeret atau mengajak masyarakat masuk dalam pusaran arus transaksional dengan menawawarkan kebendaan ataupun uang.

“Masa tenang juga dimaksudkan agar para pemilih melihat kembali karakter dan integritas para calon secara detail cross check, recheck sejauh mana satu calon dibandingkan dengan yang lain. Mana yang lebih berpotensi Untuk membawa kesejahteraaan dan kegembiraan rakyat dalam bernegara,” katanya.

Saut mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang tidak memiliki karakter dan integritas yang menyejahterakan dan menggembirakan rakyat. Menurutnya masyarakat tidak akan sejahtera dan gembira jika pemimpinnya tidak adil.

Sebaliknya, rakyat akan gembira meski tinggal di gubuk reyot, asalkan demokrasinya berjalan dengan baik tanpa politik transaksional. Sehingga pemimpin yang terpilih berkarakter dan berintegritas.

“Jadi pemimpin yang akan dipilih dengan tawaran benda atau uang sebaiknya ditolak,” tegasnya. (TM-RED)

sumber: beritasatu.com

209 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment