topmetro.news – Tudingan ‘strategi dua kaki’ diamini oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan. Namun ditegaskannya, bahwa Partai Demokrat tetap fokus memenangkan Pasangan Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Menurut dia, ‘strategi dua kaki’ merupakan cara Partai Demokrat, agar bisa memanangkan pemilu legislatif sekaligus Pilpres 2019.
“Agar kuat dan bisa menang, harus berdiri di kaki yang kokoh dan seimbang. Tak mungkin satu kaki, tapi harus dua kaki. Kaki kanan menangi pileg dan kaki kiri menangi pilpres,” kata Hinca Pandjaitan, Rabu (12/9/2018).
Soal banyaknya tudingan negatif terhadap Partai Demokrat soal strategi dua kaki itu, menurut Hinca, mereka menanggapi dengan santai saja. Apalagi, kata dia, Demokrat memang selalu menjadi bahan perbincangan.
“Demokrat memang selalu jadi perbincangan. Jangan salah mengerti. Sekali lagi, dua kaki diterapkan agar kokoh berdiri dan melangkah. Memenangi keduanya sekaligus, yaitu pileg dan pilpres,” tegasnya.
Hinca pun mengingatkan, bahwa ambang batas parpol yang harus minimal empat persen baru lolos ke parlemen, harus disikapi dengan bijak dan hati-hati. “Pileg dan pilpres serentak baru kali pertama. Ambang batas parlemen empat persen, jadi harus ekstra hati-hati,” tuturnya.
“Inilah perbedaan utama pemilu sekarang dibanding sebelumnya. Di Partai Demokrat, pilpres kami tarik ke pengurus pusat agar lebih fokus. Tinggal koordinasi ke bawah,” sambung Hinca.
BACA JUGA: TKN Jokowi-Ma’ruf Waspadai Buni Yani
Prabowo dan SBY Bahas Strategi Dua Kaki
Mencuatnya ‘strategi dua kaki’ yang dilakukan Partai Demokrat, juga jadi perhatian Prabowo Subianto. Untuk membahas itu, maka Prapowo dijadualkan bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini, Rabu (12/9/2018).
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Prabowo sudah mendapatkan penjelasan terkait beberapa kader Demokrat yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Dan dikatakan, itu adalah hal wajar dalam demokrasi.
Ditambahkan Ahmad Muzani, memang tidak ada koalisi yang solid, apalagi kalau dihubungkan antara pilkada dengan pilpres. Di pilkada, kata dia, pembelahan dukungan dalam internal partai selalu ada karena pemilihan kepala daerah adalah gabungan antara pemilihan figur dan parpol.
“Sehingga dalam setiap pemilihan kepala daerah tidak ada partai yang solid. Hampir tidak ada dalam catatan kami. Termasuk dalam pilpres, sejak pemilihan langsung 2004, 2009, dan 2014,” ujarnya.
Dan berdasarkan situasi itu, maka kata Muzani, Prabowo memahaminya sehingga tidak pernah memaksa kepala daerah yang diusung Gerindra harus mendukung Pasangan Prabowo-Sandiaga.
Muzani mencontohkan Gubsu Edy Rahmayadi, dimana Gerindra mendorong yang bersangkutan menjalankan fungsi sebagai kepala daerah. “Kami tidak akan menarik-narik mereka masuk dalam timses. Biarkan pilpres ini menjadi kerjaan kami. Kepala daerah menjalankan saja amanah rakyat yang telah memilihnya,” ucap dia. (TMN)
